DI YOGYAKARTA — Desakan itu disampaikan Sangkala di hadapan perwakilan PLN yang hadir dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Selasa (7/7/2026). Ia secara spesifik menyoroti ironi yang terjadi di lapangan: sekolah kejuruan yang seharusnya menjadi bengkel pencetak tenaga terampil justru mati langkah karena urusan listrik.
Mesin Praktik Tak Bisa Menyala, Lulusan Terhambat
Menurut Sangkala, keterbatasan daya listrik membuat siswa SMK tidak bisa menjalankan praktikum secara maksimal. Padahal, porsi pembelajaran praktik adalah jantung dari pendidikan vokasi. “Akibatnya, anak-anak kita di SMK tidak bisa melaksanakan praktikum secara maksimal karena keterbatasan pasokan listrik untuk mengoperasikan mesin dan peralatan praktik,” katanya.
Ia mencontohkan, banyak sekolah yang membutuhkan daya sekitar 20.000 VA, namun kenyataannya pasokan yang tersedia masih sama seperti sekolah menengah atas reguler. Hal ini membuat mesin bubut, alat las, atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sudah dimiliki sekolah kerap menganggur.
DPRD Minta Ada Diskon dan Kemudahan Birokrasi
Dalam kesempatan tersebut, Sangkala meminta agar PLN tidak hanya mempermudah proses administrasi peningkatan daya, tetapi juga mempertimbangkan pemberian potongan biaya. “Kami meminta agar ada kemudahan, atau kalau memungkinkan diberikan diskon dalam penyesuaian daya listrik bagi sekolah-sekolah SMK di lingkup Provinsi Maluku,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini penting karena SMK di Maluku sebagian besar berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi. Beban biaya tambah daya yang tinggi bisa menjadi kendala fiskal bagi daerah. “Ini penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan mencetak tenaga kerja yang siap bersaing,” ujarnya.
Langkah Strategis untuk SDM Maluku
DPRD Maluku menilai dukungan infrastruktur kelistrikan di SMK merupakan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia. Tanpa daya listrik yang memadai, lulusan SMK akan kesulitan menguasai kompetensi teknis yang dibutuhkan industri. Sangkala berharap PLN sebagai BUMN bisa hadir lebih dari sekadar penyedia listrik, tetapi juga mitra pembangunan pendidikan di wilayah timur Indonesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PLN (Persero) belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan keringanan biaya tambah daya untuk SMK di Maluku tersebut.
