YOGYAKARTA — Suasana sepi di posko penerimaan murid baru justru menjadi indikator keberhasilan di dua kabupaten di DIY. Di Kulon Progo, pelaksanaan SPMB jenjang SMP berlangsung tanpa antrean panjang di sekolah, sebuah pemandangan yang kontras dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di SMP Negeri 5 Wates, suasana sekolah terlihat lebih tenang karena sebagian besar masyarakat telah melakukan seluruh tahapan pendaftaran secara mandiri melalui sistem daring. Seluruh proses, mulai dari verifikasi dokumen hingga pemilihan sekolah tujuan, kini dapat dilakukan dari rumah.
Pendampingan Sejak Awal Cegah Kendala di Lapangan
Kunci kelancaran ini terletak pada kesiapan di hulu. Suyatmi, Panitia SPMB SMP Negeri 5 Wates, mengatakan bahwa sejak sebelum masa pendaftaran dibuka, para operator Sekolah Dasar (SD) telah mendampingi orang tua dan calon murid.
Pendampingan itu mencakup proses pembuatan akun, verifikasi data, serta pemahaman mekanisme pendaftaran daring. "Pendampingan sejak tahap awal tersebut membuat proses pendaftaran berlangsung lebih lancar ketika jadwal seleksi dimulai," ujar Suyatmi.
Posko Lengang, Petugas Fokus Validasi Dokumen
Praktik serupa terlihat di Kabupaten Gunungkidul. Sistem SPMB daring di sana mencakup seluruh alur, dari pengajuan akun, verifikasi data, pendaftaran, hingga pengumuman hasil seleksi. Dampaknya, kepadatan layanan tatap muka di posko SPMB berkurang secara signifikan, sementara proses administrasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gunungkidul, FX Broto Murdopo, mengatakan bahwa meski suasana posko relatif lengang, layanan tetap disiagakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pendampingan, khususnya terkait verifikasi dokumen maupun perubahan data administrasi kependudukan. "Petugas lebih banyak berfokus pada proses validasi dokumen serta memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan," jelas Broto.
BPMP: Digitalisasi Bukan Sekadar Pengawasan
Kepala BPMP Kemendikdasmen untuk wilayah DIY, Mohammad Adi Hartono, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya di lapangan bukan untuk melakukan pengawasan semata. "Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi, serta menjamin hak setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas," kata Adi dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa lalu.
Keberhasilan Kulon Progo dan Gunungkidul ini menjadi model bagi daerah lain di DIY untuk mengadopsi sistem serupa. Transformasi digital terbukti tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga menghadirkan keadilan akses bagi seluruh calon murid.
