DI YOGYAKARTA — BPI Danantara melaporkan sebanyak 354 perusahaan BUMN sudah dipangkas hingga 5 Oktober 2026, bagian dari penataan ekosistem pelat merah yang awalnya berisi 1.074 entitas. Pemangkasan dilakukan karena 97 persen dividen BUMN hanya berasal dari 15 perusahaan, sementara 52 persen sisanya masih merugi.
Paragraf pembuka: CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan perkembangan pemangkasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Angka 354 itu belum final. Danantara masih membuka kemungkinan jumlahnya bertambah seiring proses penataan yang berjalan.
Bentuk Pemangkasan: Tutup, Gabung, Rapikan
Pemangkasan tidak dilakukan dengan satu cara. Sebagian perusahaan ditutup karena sudah lama tidak menjalankan kegiatan usaha — nama perusahaannya masih terdaftar, tetapi asetnya tidak lagi dipakai untuk operasional.
Sebagian lain digabung karena bergerak di bidang yang sama. Salah satu contoh yang disebut Rosan adalah sejumlah perusahaan asset management milik bank-bank BUMN yang dikonsolidasikan.
Rosan menegaskan konsolidasi dilakukan secara vertikal maupun horizontal. "Kami melakukan merger secara vertikal, horizontal, dan juga menggabungkan beberapa perusahaan yang sejenis," ujarnya.
Artinya, yang dirombak bukan sekadar jumlah papan nama perusahaan, melainkan hubungan bisnis di dalam ekosistem BUMN itu sendiri.
Dividen Menumpuk di 15 Perusahaan, 52 Persen Sisanya Rugi
Alasan utama perampingan ini terletak pada ketimpangan kontribusi. Dari 1.074 perusahaan dalam ekosistem BUMN saat Danantara mulai masuk, 97 persen dividen negara hanya berasal dari 15 perusahaan.
Di sisi lain, sekitar 52 persen perusahaan lainnya masih mencatatkan kerugian. "Target kami, perampingan akan terus dilakukan. Awalnya ada 1.074 perusahaan, tetapi 97 persen dividen itu hanya berasal dari 15 perusahaan. Yang lainnya rugi. Bahkan 52 persen mengalami kerugian," kata Rosan.
Kondisi itu membuat Danantara mempertanyakan urgensi mempertahankan ratusan entitas yang tidak menghasilkan. Jika sebagian besar perusahaan hanya menambah panjang daftar entitas sementara sebagian lain terus membebani keuangan negara, efisiensi menjadi keniscayaan.
Kritik Prabowo soal PMN dan Kerja Lambat
Isu efisiensi BUMN sebelumnya disorot Presiden Prabowo Subianto. Menurut Prabowo, masih ada perusahaan pelat merah yang menganggap kerja lambat dan pemborosan anggaran sebagai hal yang tidak perlu dipersoalkan.
Penyebabnya, kata Prabowo, karena ada anggapan bahwa BUMN pada akhirnya akan selalu mendapat suntikan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). "Kita harus mengakui, sering kali BUMN merasa bekerja lambat tidak apa-apa. Kalau nanti boros, tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan memberikan PMN. Apa ini PMN-PMN ini?" ujarnya.
Karena itu, streamlining menjadi salah satu agenda utama Danantara. Perusahaan yang tidak produktif ditata, perusahaan sejenis dikonsolidasikan, sedangkan yang masih punya prospek diarahkan ke struktur bisnis lebih efisien.
Empat BUMN Karya Disatukan Lebih Dulu
Salah satu pekerjaan besar yang sedang digarap adalah menggabungkan empat perusahaan BUMN Karya: PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya.
Danantara menilai penggabungan keempatnya relatif lebih mudah dibanding perusahaan lain. Karena itu, proses merger akan didahulukan sebelum Danantara masuk lebih jauh ke persoalan PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Waskita Karya.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyatakan empat perusahaan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu. "Merger PTPP, Adhi Karya, kemudian Brantas Abipraya dan Nindya Karya, ini akan kami selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan merger, sehingga kami mulai melakukan merger ini dulu. Kemudian, baru berikutnya perusahaan yang harus kami restrukturisasi. Itu ada WIKA dan Waskita," ujar Dony dalam acara bertema "Dua Tahun Danantara" yang digelar IKA FIKOM UNPAD di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.
WIKA dan Waskita Butuh Penanganan Khusus
Setelah empat perusahaan itu rampung, perhatian Danantara beralih ke WIKA dan Waskita. Keduanya dinilai membutuhkan penanganan lebih rumit karena persoalannya tidak cukup diselesaikan hanya dengan menggabungkan entitas.
Dony menyebut restrukturisasi WIKA dan Waskita memerlukan sejumlah langkah khusus, mulai dari optimalisasi aset dan investasi hingga mengurangi beban utang. Sebagai perbandingan, PT Hutama Karya dinilai relatif sehat sehingga tidak masuk kategori yang perlu penanganan segera.
Penutup: Dengan 354 perusahaan sudah dipangkas dari total awal 1.074 entitas, Danantara masih belum memasang angka final berapa perusahaan yang akan tersisa. Keputusan mengikuti hasil penataan masing-masing perusahaan — dan bagi publik, ukuran keberhasilannya sederhana: apakah dividen ke negara naik, dan apakah jumlah perusahaan yang merugi berkurang.
