DI YOGYAKARTA — Danantara memastikan tidak ada rencana menyetorkan dividen Rp 120 triliun ke kas negara, membantah pernyataan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dividen Danantara tidak tercatat dalam APBN 2026 maupun 2027. Pernyataan ini menutup wacana setoran yang sempat membuat pasar menanti kejelasan arah fiskal pemerintah.
Paragraf pembuka: Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyebut rencana penarikan keuntungan badan pengelola investasi itu untuk kas negara sebagai hal yang keliru. Menurut dia, Danantara berperan seperti APBN, yakni sebagai mesin penggerak ekonomi, sehingga dividennya diinvestasikan kembali melalui Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management.
"Seharusnya memang gak ada rencana itu, ya," kata Dony kepada wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10).
Dony menambahkan bahwa kekeliruan tersebut sudah dikoreksi oleh Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara. Pernyataan itu merespons wacana yang sebelumnya diungkapkan Purbaya Yudhi Sadewa saat masih menjabat sebagai bendahara negara.
Dividen Danantara Tidak Masuk APBN 2026 dan 2027
Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menggunakan dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 serta 2027. Menurut dia, pos tersebut tidak tercatat sebagai sumber penerimaan negara.
"Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat," kata Suahasil di lokasi yang sama.
Bendahara negara menilai kontribusi Danantara tidak hanya diukur dari suntikan dividen ke kas negara. Kontribusi dapat berupa proyek yang dikerjakan dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.
"Yang paling penting adalah pekerjaan Danantara, apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia," ujar Suahasil.
Hilirisasi Jadi Prioritas, Bukan Setoran ke Kas Negara
Dony Oskaria sebelumnya menegaskan belum ada rencana menyetorkan dividen ke kas negara. Danantara masih akan memakai sumber daya yang dikelola untuk membiayai berbagai proyek investasi, terutama hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.
"Sampai sejauh ini belum ada ya, saya rasa enggak. Danantara mau membangun banyak proyek hilirisasi dan membuka lapangan pekerjaan," kata Dony di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (30/9).
Kepala Danantara Rosan Roeslani sempat berencana membahas ulang skema pengelolaan dividen dengan Kementerian Keuangan. Rencana itu muncul menyusul pelantikan Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Nanti kami akan bicara semua dengan Kementerian Keuangan, dengan Menkeu (Suahasil) pada minggu ini saya kira," kata Rosan seusai menghadiri pelantikan Suahasil di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (14/9).
Asal Usul Wacana Rp 120 Triliun
Pemerintah sebelumnya berencana menarik Rp 120 triliun dari keuntungan Danantara untuk disetorkan ke kas negara. Keterangan itu disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada 3 September.
"Kami akan masukan ke PNBP (pendapatan negara bukan pajak) walaupun mereka (Danantara) masih protes, tapi perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sebagian keuntungan Danantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah. Jadi kita aman, ruang fiskal tetap terjaga," kata Purbaya saat itu.
Purbaya menyebut penyerahan sebagian keuntungan Danantara merupakan keputusan Presiden Prabowo. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui detail keuntungan yang menjadi sumber setoran dana tersebut.
"Dari keuntungan (Danantara). Saya enggak tahu, yang janji kan Pak Rosan ke Bapak Presiden. Saya terima aja, kan enak," ujar Purbaya.
Penutup: Batalnya setoran Rp 120 triliun membuat ruang fiskal pemerintah harus bertumpu pada sumber penerimaan lain di APBN 2026 dan 2027. Bagi pelaku pasar, kejelasan bahwa dividen Danantara tetap diputar untuk investasi menjadi sinyal bahwa badan pengelola investasi itu belum akan berfungsi sebagai kantong cadangan anggaran negara.
