DI YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan temuan mengejutkan soal jumlah perusahaan pelat merah yang selama ini tidak terpantau. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026), ia mengaku awalnya mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300–400 perusahaan. Faktanya, setelah dilakukan pendataan, jumlahnya tembus 1.074 jika dihitung beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
"Saya mengira BUMN itu ada 300 atau 400. Kadang BUMN ini bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujarnya di hadapan para anggota dewan.
Kecurigaan Laporan Laba Palsu dan Kerja Sama Asing
Prabowo menyoroti banyaknya BUMN yang dinilai tidak produktif dan justru menjadi beban negara. Ia bahkan menuding sejumlah perusahaan negara melaporkan keuntungan yang tidak mencerminkan kondisi riil. "Terlalu banyak BUMN yang tidak terlalu produktif, rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu," tegasnya.
Selain soal laporan keuangan, kepala negara juga menyoroti pola kerja sama dengan mitra asing. Menurutnya, ada praktik tertentu dalam kemitraan BUMN dengan perusahaan asing yang harus dihilangkan demi kepentingan nasional. "Kita punya masalah karena banyak perusahaan asing yang kerja sama BUMN kita jadi harus kita hilangkan permainan ini," katanya.
Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Direksi 30 Tahun ke Belakang
Prabowo membuka peluang pembentukan pengadilan ad hoc untuk menelusuri dugaan masalah dalam pengelolaan BUMN di masa lampau. Langkah ini dinilai perlu untuk membongkar praktik yang terjadi selama puluhan tahun. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun kebelakang mungkin," ujarnya.
290 BUMN Sudah Ditutup, 750 Lainnya Menyusul
Pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana. Prabowo melaporkan bahwa 290 BUMN telah resmi ditutup dan langkah ini akan terus berlanjut. Targetnya, pada akhir 2026 hanya akan ada maksimal 300 BUMN yang tersisa. Artinya, lebih dari 750 perusahaan negara akan dibubarkan dalam waktu dekat.
"Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat yang kita pertahankan," tegas Prabowo.
Ia menyebut kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan di dunia. "Mungkin ini restrukturasi korporasi terbesar di dunia," pungkasnya.
Dengan pemangkasan drastis ini, pemerintah ingin memastikan setiap perusahaan negara yang tersisa benar-benar produktif, sehat secara keuangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini juga menjadi sinyal keras bagi direksi BUMN untuk bekerja profesional dan transparan, karena pemerintah tidak segan menutup perusahaan yang dinilai gagal.
