YOGYAKARTA — Tiga bulan setelah diluncurkan, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Giwangan, Kota Yogyakarta, masih berjuang untuk sekadar bertahan. Alih-alih menjadi tulang punggung penyedia kebutuhan pokok murah, koperasi ini justru menghadapi kendala klasik: modal terbatas, ketiadaan staf profesional, dan ketidakjelasan regulasi dari pemerintah.
Ketua KKMP Giwangan, Sudaryanto, mengungkapkan bahwa omzet koperasi pada Mei 2026 baru mencapai Rp5 juta. Angka itu dinilai sangat kecil untuk sebuah unit usaha yang digadang-gadang sebagai ujung tombak stabilisasi harga pangan di perkotaan.
Modal Rp15 Juta dan Harga Minyakita yang Bersaing
Dengan modal awal hanya Rp15 juta, koperasi yang berlokasi di Kelurahan Giwangan ini harus memutar uang untuk stok barang sekaligus operasional. Meski terbatas, komitmen untuk menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) tetap dipegang. Minyak goreng Minyakita misalnya, dijual Rp15.700 per liter, jauh di bawah harga pasar yang tembus Rp20 ribu.
"Warga banyak yang minta barang ditambah, seperti bumbu dapur. Tapi kami masih terbatas modal, jadi penambahan barang dilakukan pelan-pelan," ujar Sudaryanto di Yogyakarta, Senin (29/6/2026).
Tak Ada Manajer Profesional, Semua Serba Sukarela
Kondisi operasional koperasi ini jauh dari ideal. Seluruh aktivitas—dari melayani pembeli hingga mengatur stok—dikerjakan secara bergantian oleh pengurus, anggota, bahkan keluarga pengurus. Belum ada manajer profesional, kasir khusus, atau karyawan tetap.
"Kami belum punya karyawan. Semua masih dikerjakan pengurus secara bergantian, bahkan dibantu anak-anak saya yang masih kuliah maupun sekolah," kata Sudaryanto.
Koperasi Perkotaan vs Pedesaan: Ada Kesenjangan Perlakuan
KKMP Giwangan mengaku seperti anak tiri dibandingkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang gencar dikembangkan di wilayah pedesaan. Bantuan yang diterima pun hanya berupa subsidi pembelian barang dari pemasok tertentu, bukan bantuan fisik atau modal langsung untuk pengembangan usaha.
"Yang ada hanya subsidi pembelian barang tertentu dari distributor atau pemasok. Tidak ada bantuan fisik atau modal," tegas Sudaryanto.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius: apakah program koperasi kelurahan hanya sekadar proyek seremonial tanpa keberpihakan nyata? Sementara itu, DPRD DIY telah mendesak evaluasi total program ini, terutama setelah kasus meninggalnya lima peserta pelatihan manajer koperasi akibat metode pelatihan fisik yang dinilai eksesif.
