DI YOGYAKARTA — Hasto mengingatkan pemerintah untuk kembali meneladani pemikiran Soekarno, terutama soal Pancasila dan Marhaenisme. Menurut dia, pendiri bangsa itu menjadi pemimpin bukan karena faktor keturunan, melainkan karena memahami penderitaan rakyat.
"Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan," kata Hasto dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (15/6).
Kritik terhadap Pola Bansos dan Anggaran Pendidikan
Dalam pidatonya, Hasto menyoroti dua hal utama: pola bantuan sosial yang dinilai keliru dan pemotongan anggaran pendidikan. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya memberdayakan rakyat secara mandiri, bukan sekadar memberi bansos yang membuat penerima bergantung.
“Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain,” ujar Hasto mencontohkan.
Ia juga mengaitkan persoalan stunting dengan hilangnya kesadaran masyarakat terhadap pangan lokal. Menurut Hasto, Indonesia dulu mampu bertahan dengan kekayaan pangan Nusantara, tetapi industrialisasi pangan membuat masyarakat melupakan jati diri.
“(Itu) karena kita melupakan jati diri kekayaan pangan nusantara yang variasinya luar biasa,” kata dia.
Akademisi: Partai Kini Hanya Jadi Pemburu Kekuasaan
Senada dengan Hasto, akademisi Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, yang turut hadir sebagai pembicara, mengkritik kondisi partai politik modern. Menurutnya, partai saat ini bergeser menjadi instrumen pemburu kekuasaan dan bukan lagi alat penerang bagi rakyat kecil.
Airlangga menjelaskan makna filosofis Pancasila 1 Juni sebagai gagasan utuh Bung Karno tentang kemerdekaan yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, hingga ekologi. Namun dalam realitasnya, negara dinilai gagal menjadi "Ratu Adil" bagi wong cilik.
"Partai politik dalam ajaran Bung Karno adalah alat untuk menerangi kehidupan kaum marhaen, merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada mereka. Jika penguasa politik saat ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan Marhaenisme, maka sejarah tidak akan pernah memaafkan kita," kata Airlangga.
Seruan untuk Kepentingan Nasional
Hasto menekankan pentingnya pemerintah memilah kembali apa yang menjadi kepentingan nasional. Menurut dia, kebijakan yang diambil jangan sampai semakin membebani rakyat. Negara, kata Hasto, bertugas memberdayakan rakyat secara mandiri, bukan sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif.
