DI YOGYAKARTA — Qodari menegaskan, sejak awal pemerintah hanya mengumumkan satu tujuan resmi lawatan presiden, yakni Prancis. Ia menyebut tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebutkan Italia sebagai bagian dari rangkaian perjalanan kenegaraan tersebut.
"Sejak awal tidak ada statement Pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia. Jadwal resmi memang hanya ke Prancis," kata Qodari dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).
Rencana Alternatif yang Belum Resmi
Qodari menjelaskan, pembahasan soal kemungkinan menambahkan negara lain dalam satu perjalanan dinas memang kerap muncul. Namun, hal itu masih bersifat wacana internal hingga ada pengumuman resmi dari pemerintah.
"Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah," ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang beredar di media sosial bahwa lawatan kepala negara ke Italia dibatalkan karena alasan tertentu. Qodari menekankan tidak ada yang dibatalkan lantaran tidak pernah dijadwalkan secara resmi.
Kunjungan Balasan ke Prancis Sudah Direncanakan Sejak April
Menteri Luar Negeri Sugiono, kata Qodari, telah mengumumkan rencana kunjungan kenegaraan Prabowo ke Prancis sejak 22 April 2026. Lawatan itu merupakan kunjungan balasan atas kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada tahun sebelumnya.
"Kunjungan kenegaraan presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono. Bahkan semenjak tanggal 22 April 2026," katanya.
Agenda ini, lanjut Qodari, tidak hanya bersifat seremonial. Kunjungan diarahkan untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.
"Dan waktu itu beliau mengatakan dalam kutipan langsung, dan juga ada rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis dalam waktu dekat. Memang notabene sebetulnya kunjungan terakhir ini adalah state visit yang merupakan balasan terhadap kunjungan dari Presiden Prancis, Macron, ke Indonesia pada tahun sebelumnya," ucap Qodari.
Isu Hoaks dan Perlunya Verifikasi
Qodari mengingatkan publik untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi dari sumber resmi. Ia menekankan bahwa setiap agenda kenegaraan selalu melalui prosedur protokol yang ketat dan hanya diumumkan melalui kanal komunikasi pemerintah.
"Jangan sampai informasi yang tidak benar mengganggu persepsi publik terhadap agenda diplomasi presiden," pungkasnya.
