DI YOGYAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kebijakan harga BBM Rp15.000 per liter bagi kapal 30-200 GT merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Senin (13/7). Menurut Trenggono, efisiensi biaya bahan bakar menjadi kunci utama untuk menjaga produktivitas nelayan dan memperkuat daya saing perikanan nasional.
Dana BBM Khusus Nelayan Tidak Pakai APBN
Yang menarik, subsidi harga BBM ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Trenggono menjelaskan pendanaan berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Mekanisme ini dipilih agar disiplin fiskal negara tetap terjaga, namun nelayan tetap mendapat harga khusus yang signifikan lebih murah dari harga pasar.
BBM Jadi Komponen Biaya Terbesar Nelayan
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengakui bahwa bahan bakar minyak merupakan komponen biaya terbesar dalam kegiatan penangkapan ikan, porsinya bisa mencapai lebih dari separuh total biaya operasional kapal. Dengan adanya penurunan harga dari Rp21.300 menjadi Rp15.000 per liter, nelayan yang mengoperasikan kapal 30-200 GT bisa menghemat biaya melaut secara substansial.
"Dengan biaya operasional yang lebih efisien, nelayan dapat lebih produktif melaut, pasokan ikan bagi masyarakat dan industri dapat terjaga, serta daya saing perikanan Indonesia semakin kuat," ujar Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Aturan Penyaluran Masih Disusun Agar Tepat Sasaran
Meski harga sudah ditetapkan, mekanisme penyaluran BBM ke tangan nelayan belum rampung. Lotharia Latif mengatakan pihaknya akan menyusun aturan dan tata kelola bersama kementerian serta lembaga terkait. Tujuannya jelas: memastikan BBM bersubsidi ini benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak, bukan dimanfaatkan oleh pihak lain.
"Selanjutnya kami akan membuat aturan, mekanisme dan tata kelola penyaluran BBM ini bersama kementerian dan lembaga terkait, agar tepat sasaran dan menghindari potensi penyimpangan dan penyalahgunaan di lapangan," ujar Latif.
Dampak Langsung ke Biaya Melaut dan Harga Ikan
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi nelayan skala menengah yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya operasional. Dengan berkurangnya beban BBM, margin keuntungan melaut bisa meningkat. Secara tidak langsung, pasokan ikan ke pasar dan industri pengolahan juga berpotensi lebih stabil, bahkan bisa menekan harga ikan di tingkat konsumen jika produktivitas benar-benar naik.
