YOGYAKARTA — Suara riuh puluhan anak kecil tidak terdengar di SD Negeri Pingit, Kota Yogyakarta, Selasa (14/7/2026) lalu. Saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari kedua, hanya 11 siswa baru yang duduk di bangku kelas I. Angka itu bahkan kalah dari jumlah tenaga pendidik yang mencapai 13 orang.
Kepala SD Negeri Pingit, Sri Puji Haryanti, mengaku sudah dua tahun terakhir menyimpan kegelisahan yang sama. Bukan soal prestasi atau kualitas belajar, melainkan bagaimana membuat sekolah negeri ini tetap hidup ketika murid terus menghilang.
Target 28 Siswa per Kelas, Realita Tak Sampai 20
Dalam beberapa tahun terakhir, SD yang berdiri sejak 1984 itu tak pernah kebanjiran pendaftar. Tiap tahun, jumlah siswa baru tak lebih dari 20 orang. Padahal target minimal rombongan belajar (rombel) di tiap kelas mencapai 28 siswa.
"Tahun ini kami memang hanya dapat sebelas murid baru, jumlah ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya tujuh siswa," ujar Sri Puji.
Angka 11 murid baru itu bukan sekadar statistik. Semakin sedikit siswa, semakin kecil dana BOS yang diterima sekolah. Padahal biaya operasional tidak ikut mengecil. Ironisnya, sekolah negeri yang gratis justru kian sulit bersaing dengan sekolah swasta berbasis agama yang kini lebih diminati orang tua.
Guru Patungan, Sekolah Jemput Bola ke Luar Kota
Dana BOS yang terbatas membuat sekolah kesulitan menghadirkan program unggulan. Ketika program terbatas, masyarakat semakin ragu memilih sekolah tersebut. Namun para guru di SD Negeri Pingit memilih tidak menyerah.
"Kalau ada kegiatan yang tidak bisa ter-cover BOS, kami patungan. Itu yang membuat kami tetap bersemangat," akui Sri Puji.
Alih-alih menunggu calon siswa datang, Sri Puji memilih mendatangi mereka. Ia mengetuk pintu RT dan RW, berbicara dengan tokoh masyarakat, hingga mencari anak-anak usia sekolah ke luar wilayah Kota Yogyakarta, bahkan sampai ke Gamping, Sleman.
"Kalau di satu wilayah sudah tidak ada anak kecil, saya pindah ke wilayah lain. Yang bisa kami lakukan ya terus berusaha," paparnya.
Murid dari Keluarga Ekonomi Rendah, Sekolah Tak Berani Pungut Biaya
Situasi ini makin pelik karena mayoritas murid SD Negeri Pingit berasal dari kalangan ekonomi rendah. Sekolah tidak bisa memungut biaya tambahan dari orang tua.
"Sekolah negeri kan gratis, jadi kami tidak melakukan pungutan ke siswa. Apalagi murid-murid kami berasal dari kalangan ekonomi yang rendah," ujar Sri Puji.
Kondisi SD Negeri Pingit bukan kasus tunggal. Fenomena kekurangan murid di sekolah negeri mulai melanda sejumlah wilayah di Kota Yogyakarta, seiring menurunnya jumlah anak usia sekolah dan bergesernya preferensi orang tua ke sekolah swasta. Pertanyaan yang kini mengemuka: bagaimana nasib sekolah-sekolah negeri kecil seperti ini ke depannya?
