DI YOGYAKARTA — Prabowo mengaku kaget saat pertama kali menjabat. Ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan. Faktanya, setelah dicek ke Kementerian BUMN, totalnya mencapai 1.077 perusahaan.
"Saya tidak pernah tahu bahwa BUMN kita begitu banyak, perkiraan saya dari dulu BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi presiden, baru saya diberi tahu BUMN kita seribu, 1.077," ujar Prabowo saat meresmikan pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).
Ia menambahkan, jumlah itu belum termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan yang dinilai menjadi celah untuk menyembunyikan uang negara.
240 BUMN Ditutup, Target Juli 2026 Tembus 250 Perusahaan
Pemerintah bergerak cepat menertibkan perusahaan pelat merah yang tidak sehat. Hingga hari ini, kata Prabowo, sudah 240 BUMN bermasalah yang ditutup. Angka itu akan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
"Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres, sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini, akan 250 BUMN kita tutup," tegasnya.
Langkah ini tidak berhenti di situ. Prabowo menargetkan total 800 BUMN yang tidak efisien, tidak pernah untung, dan terus merugi akan ditutup hingga 31 Desember 2026.
Efisiensi Rp 70 Triliun dari Gaji Direksi dan Overhead
Penutupan BUMN bermasalah berdampak langsung pada penghematan belanja negara. Prabowo mengungkapkan, dari gaji direksi dan biaya operasional saja, pemerintah sudah menghemat mendekati Rp 70 triliun.
"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat," pungkasnya.
Sebaliknya, sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun merugi mulai mencatatkan laba tahun ini. "Saya dapat laporan bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi-rugi, tahun ini mulai untung, saudara sekalian. Mulai untung," ujar Prabowo.
Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi jajaran direksi BUMN yang selama ini membebani keuangan negara. Pemerintah memastikan tidak akan memberi toleransi bagi perusahaan pelat merah yang terus merugi tanpa perbaikan kinerja.
