KULON PROGO — Peninjauan lapangan yang dilakukan BSKDN dan BP Taskin ke Kapanewon Kokap bukan sekadar seremonial. Rombongan diajak melihat langsung sejumlah potensi ekonomi yang selama ini menjadi penopang warga, mulai dari kawasan Waduk Sermo hingga pengembangan usaha Kopi Roro yang dibina Dinas Koperasi dan UMKM setempat.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyebut kehadiran jajaran pemerintah pusat menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyampaikan kondisi riil dan harapan masyarakat. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah.
"Bagaimana pun kita bisa dan mampu apabila kita saling bergandeng tangan, berkolaborasi, dan berkoordinasi," kata Ambar dalam keterangan yang diterima di Kulon Progo.
Padat Karya dari Dana Keistimewaan Jadi Jaring Pengaman
Ambar mengapresiasi peran Baznas Kabupaten Kulon Progo yang selama ini membersamai pemerintah dalam memberikan bantuan. Namun, ia menegaskan, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemkab Kulon Progo saat ini diarahkan agar masyarakat semakin berdaya dan mandiri, bukan sekadar menerima bantuan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga menyaksikan lokasi padat karya yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Program ini disebut efektif membuka kesempatan kerja bagi warga lokal sekaligus membangun sarana yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung.
Kokap Punya Modal Sosial yang Kuat
Panewu Kokap Mudopati Purbohandowo mengatakan, potensi warga di wilayahnya tidak hanya terlihat dari sisi ekonomi. Kepedulian sosial dan semangat gotong royong yang masih kuat menjadi modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
"Kalau melihat masyarakat di Kapanewon Kokap, luar biasa potensinya, terutama dari sisi sosial dan gotong royong. Kepedulian masyarakat masih sangat kuat," ujar Mudopati.
Ia berharap semangat dan program pemberdayaan seperti ini terus berlanjut agar manfaatnya dirasakan lebih banyak warga.
Kemendagri: Data Kemiskinan Harus Disinkronkan
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Rochayati Basra menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda advokasi kebijakan Kemendagri terkait penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan, hasil kajian tidak boleh berhenti di atas kertas.
"Tujuan yang paling mulia adalah bagaimana hasil kajian tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak hanya selesai di laci, tetapi ada keberlanjutan, pembinaan, dan pengawasan," kata Rochayati.
Ia menyoroti pentingnya pembenahan dan sinkronisasi data kemiskinan. Tanpa data yang akurat, intervensi yang dilakukan berisiko tidak tepat sasaran. Rochayati menilai, turun ke lapangan adalah cara terbaik untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus memastikan kebijakan memiliki kebermanfaatan.
"Kalau tidak turun ke lapangan, kita tidak tahu kondisi sebenarnya. Maka advokasi ini penting supaya ada keberlanjutan dan pendampingan, sehingga kebijakannya ada kebermanfaatan dan ada praktik baik yang bisa ditiru daerah lain," ujarnya.
