DI YOGYAKARTA — Pelatihan bertajuk "KIM Cerdas Digital, Sulbar Aman dan Produktif" ini merupakan kolaborasi antara DiskominfoSS, Diskominfo Pemkab Mamuju Tengah, Relawan TIK, dan Pandu Digital. Kegiatan dihadiri tiga pemateri utama: Kepala DiskominfoSS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, dan Pandu Digital Kemenkominfo RI Shalahuddin.
Mengapa KIM Jadi Garda Terdepan Literasi Digital?
Ridwan Djafar menegaskan peran KIM kini lebih krusial dibanding sebelumnya. Di tengah keterbatasan pemerintah mengawasi ruang digital secara menyeluruh, komunitas ini diharapkan menjadi filter informasi pertama di tingkat akar rumput.
"AI ikut menyumbang positifnya kalau kita gunakan untuk hal positif, tetapi kalau sudah disalahgunakan ini sangat menjadi ancaman, ada penipuan dan lainnya. Ke depan AI ini akan mendominasi kehidupan kita," ujar Ridwan dalam sesi pemaparannya.
Pernyataan ini merespons lonjakan modus kejahatan siber yang kian canggih. Penipuan berbasis deepfake, manipulasi suara, hingga konten hoaks yang diproduksi massal menggunakan AI menjadi ancaman nyata bagi pengguna internet di daerah.
Fokus Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya
Materi pelatihan menyoroti isu perlindungan anak dari paparan konten ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Ridwan menekankan bahwa pengawasan orang tua tidak bisa ditawar-tawar lagi, terutama terhadap perangkat pintar milik anak.
"Diperlukan peran orang tua, tidak bisa kita biarkan anak bebas mengakses internet. Apalagi game yang menampilkan kekerasan. Orang tua harus mendampingi, jangan hanya mengawasi," tegasnya.
Pembatasan penggunaan gawai juga menjadi perhatian di lingkungan pendidikan. Pemprov Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat edaran larangan penggunaan gawai untuk jenjang SMA. Gubernur Sulbar Suhardi Duka mendorong kebijakan serupa direplikasi pemerintah kabupaten untuk tingkat SD dan SMP.
Saluran Pelaporan Konten Negatif yang Wajib Diketahui
Ridwan meluruskan miskonsepsi publik soal penanganan konten berbahaya. Masyarakat tidak perlu menunggu aparat turun tangan, tetapi bisa aktif melapor secara mandiri melalui laman resmi aduankonten.id.
Jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan meliputi berita bohong, ujaran kebencian, perjudian, pornografi, hingga penipuan. Langkah ini dinilai mampu menyeimbangkan laju produksi konten negatif dengan partisipasi aktif warga dalam menjaga ruang digital tetap sehat.
Program Senter KIM di Mamuju Tengah menjadi bagian dari rangkaian pelatihan serupa yang tengah digencarkan DiskominfoSS di sejumlah kabupaten. Inisiatif ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang menekankan kolaborasi komunitas sebagai ujung tombak literasi.
