Pencarian

Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Pemkab Bantul Minta Seluruh OPD Perketat Penggunaan BBM Kendaraan Dinas

Selasa, 16 Juni 2026 • 18:39:01 WIB
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Pemkab Bantul Minta Seluruh OPD Perketat Penggunaan BBM Kendaraan Dinas
Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mendorong Pemkab Bantul memperketat penggunaan BBM kendaraan dinas.

BANTUL — Efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul kembali diperketat. Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026 mendorong pemkab mengeluarkan instruksi penghematan di seluruh OPD.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Sekda) Bantul, Hermawan Setiaji, menegaskan kebutuhan BBM untuk kendaraan dinas masih bisa dipenuhi dari anggaran yang tersedia. Namun, setiap perangkat daerah diminta lebih selektif dalam mengatur mobilitas operasional.

"OPD perlu mengatur pemanfaatan BBM seefektif mungkin agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa menambah beban anggaran," kata Hermawan, Selasa (16/6/2026).

Hari Jumat, Kendaraan Dinas Tidak Dipakai Kecuali Mendesak

Hermawan menjelaskan budaya efisiensi sebenarnya sudah berjalan di lingkungan Pemkab Bantul. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas pada hari tertentu.

"Sudah mulai. Hari Jumat kan sudah tidak digunakan, kecuali memang untuk kepentingan yang sangat mendesak," ujarnya.

Menurut dia, kenaikan harga Pertamax justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat pola kerja yang lebih terukur. OPD didorong menyusun agenda kerja secara efektif agar beberapa kegiatan bisa dilaksanakan dalam satu rangkaian perjalanan.

Tidak Ada Rencana Tambah Anggaran Operasional

Pemkab Bantul memastikan hingga saat ini belum ada rencana menambah anggaran operasional untuk mengompensasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah memilih mengoptimalkan anggaran yang sudah ada melalui strategi penghematan.

Kebijakan penetapan harga Pertamax sendiri dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta dinamika pasar energi nasional. Dengan pengelolaan yang lebih cermat, setiap perjalanan dinas diharapkan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Upaya pengendalian BBM ini diharapkan mampu menjaga efektivitas belanja daerah. Program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan di Bantul tetap berjalan sesuai target di tengah tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Bagikan
Sumber: jogjapolitan.harianjogja.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks