Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmennya mematuhi mekanisme ASEAN dalam penanganan kabut asap lintas batas akibat karhutla. Sejak status Siaga 3 ASEAN ditetapkan pada 26 Agustus 2026, Indonesia rutin menyampaikan laporan harian berisi data titik panas, peta trajektori asap, dan langkah pemadaman intensif kepada seluruh focal point negara anggota. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela memastikan tidak ada nota protes dari negara tetangga terkait dampak asap yang menyebar ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina.
JAKARTA — Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia tidak pernah absen menyerahkan laporan situasi harian ke Sekretariat ASEAN sejak organisasi kawasan itu menetapkan status Siaga 3 untuk kabut asap karhutla pada 26 Agustus 2026. Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut kewajiban pelaporan itu dijalankan lengkap, mulai dari pemantauan titik panas hingga langkah darurat yang diambil pemerintah.
Laporan harian tersebut mencakup data titik panas, kondisi lingkungan di wilayah terdampak, indikasi pergerakan asap, serta peta proyeksi trajektori asap. Semua dokumen itu kemudian didistribusikan ke focal point masing-masing negara ASEAN sebagai dasar pengambilan langkah antisipatif.
1.037 Titik Panas Tercatat, Turun 400 dari Hari Sebelumnya
Data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 1.037 titik panas tingkat kepercayaan tinggi secara nasional hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB. Jumlah itu berkurang 400 titik dibandingkan sehari sebelumnya.
Penurunan angka titik panas menjadi sinyal positif di tengah tekanan diplomatik kawasan. Kabut asap karhutla Indonesia dilaporkan telah menerpa Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga Filipina, termasuk Ibu Kota Manila.
Respons Darurat dan Pemadaman Intensif Jadi Isi Laporan
Nabyl menjelaskan bahwa laporan Indonesia tidak sekadar memuat data pemantauan. Pemerintah juga melaporkan langkah penanggulangan yang dilakukan, termasuk respons darurat dan pemadaman intensif di lapangan.
"Indonesia mematuhi kewajiban tersebut melalui laporan harian dan berbagai tindakan yang telah diatur secara terperinci sesuai kriteria tingkat peringatan tersebut," kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.
Sekretariat ASEAN berperan sebagai pihak yang berwenang mengoordinasikan upaya bersama di tingkat kawasan untuk mengatasi dampak karhutla. Koordinasi itu mencakup pertukaran informasi dan sinkronisasi langkah antarnegara anggota.
Tidak Ada Nota Protes dari Negara Tetangga
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan Indonesia tidak menerima nota protes dari negara mana pun di kawasan terkait isu karhutla dan kabut asap yang ditimbulkannya.
"Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan ataupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya," tegas Yvonne.
Pernyataan itu menjawab kekhawatiran publik soal kemungkinan gugatan diplomatik dari Malaysia, Singapura, atau Filipina yang wilayahnya terdampak asap.
Jepang Kirim 3 Helikopter, Malaysia Menunggu Respons Jakarta
Pemerintah Jepang telah mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia. Masa tugas armada tersebut berlangsung 12–19 September 2026.
Pemerintah Malaysia juga menyatakan siap mengerahkan bantuan ke Indonesia. Namun, Kuala Lumpur masih menunggu respons dari Jakarta sebelum mengirimkan tim atau peralatan.
Dengan status Siaga 3 ASEAN yang masih berlaku, Indonesia akan terus menyampaikan laporan harian sampai kondisi kabut asap di kawasan dinyatakan kembali normal.
