YOGYAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merilis data pengeluaran per kapita penduduk Kota Yogyakarta pada 2025. Rata-rata pengeluaran mencapai Rp2.512.293 per orang setiap bulannya. Dari jumlah itu, porsi terbesar—Rp1.641.066—dialokasikan untuk kebutuhan bukan makanan, sementara makanan menyedot Rp871.227.
Proporsi belanja non-makanan yang lebih besar dari makanan lazim dijadikan penanda kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar porsi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti pendidikan, transportasi, rekreasi, dan perumahan. Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan jasa menunjukkan pola tersebut.
Porsi Belanja Non-Makanan Capai 65,32 Persen
Komposisi pengeluaran warga Kota Yogyakarta pada 2025 terbagi menjadi 34,68 persen untuk makanan dan 65,32 persen untuk bukan makanan. Angka ini konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana belanja non-makanan selalu mendominasi. Kategori bukan makanan mencakup perumahan, listrik, air, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan.
Peringkat Kedua Tertinggi se-DIY, Ke-27 Nasional
Dengan rata-rata Rp2,51 juta per bulan, Kota Yogyakarta menempati peringkat ke-2 dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara nasional, posisinya berada di peringkat ke-27 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Data ini menunjukkan daya beli warga Kota Yogyakarta masih relatif tinggi dibandingkan daerah lain di provinsi yang sama.
Penurunan 7,28 Persen dari Tahun Lalu
Meski berada di peringkat atas, pengeluaran per kapita Kota Yogyakarta pada 2025 tercatat terkoreksi Rp197.308 atau 7,28 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp2.709.601. Penurunan ini perlu dicermati karena bisa dipengaruhi oleh inflasi, perubahan pola konsumsi, atau pergeseran harga komoditas. Namun, BPS belum merilis rincian penyebab kontraksi tersebut.
Data Susenas dikumpulkan setiap tahun sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan ekonomi lokal, terutama dalam menjaga daya beli dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.
Konteks: Hukum Engel dan Pola Konsumsi
Fenomena porsi belanja non-makanan yang lebih besar dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai Hukum Engel. Semakin sejahtera suatu rumah tangga, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan. Kota Yogyakarta yang merupakan pusat jasa dan pendidikan memang memiliki struktur ekonomi yang berbeda dari kabupaten agraris di sekitarnya, seperti Gunungkidul atau Kulon Progo.
Data ini sekaligus menjadi pengingat bagi pemangku kepentingan agar fokus tidak hanya pada sektor makanan, tetapi juga pada infrastruktur penunjang kebutuhan non-makanan, seperti transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan akses pendidikan yang terjangkau.
