YOGYAKARTA — Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di DIY baru mencapai 642.000 orang atau sekitar 34 persen dari total angkatan kerja yang diperkirakan 2,8 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Tantra Maharra, menyebut angka itu menyisakan persoalan besar di segmen pekerja informal.
"Artinya, kita masih memiliki sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang belum memiliki perlindungan. Tantangan terbesar ada di segmen pekerja informal atau bukan penerima upah, di mana yang baru terlindungi baru sekitar 13 persen atau kurang lebih 36.000 pekerja," ungkap Tantra.
Kafe dan Rumah Makan Baru Jadi Titik Rawan Kepatuhan
Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja Disnaker Trans DIY, Angga Swanggana, menyoroti maraknya sektor usaha baru seperti kafe dan rumah makan di DIY. Pertumbuhan usaha kuliner itu menurutnya harus diimbangi ketaatan terhadap regulasi ketenagakerjaan, khususnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerjanya.
Angga menjelaskan, iklim kerja yang adil menuntut keseimbangan dua arah antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja. Kewajiban itu melekat sejak tenaga kerja dipekerjakan.
"Ketika seorang pengusaha atau pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja, seketika itu pula ia terikat dengan kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, salah satunya perlindungan jaminan sosial," ujar Angga.
Diskon Iuran 50 Persen untuk Pekerja Mandiri
Untuk memperluas cakupan perlindungan, pemerintah menghadirkan kebijakan khusus berupa diskon iuran sebesar 50 persen bagi pekerja sektor informal atau mandiri. Tantra menilai kebijakan itu meringankan beban iuran yang sebenarnya sudah terjangkau.
Bentuk pelanggaran yang kerap diawasi meliputi pendaftaran sebagian tenaga kerja, pelaporan upah yang tidak sesuai kenyataan atau di bawah UMR, hingga penunggakan iuran yang telah dipotong dari gaji karyawan. Pelanggaran berat seperti penyimpangan dana iuran dapat berujung pada ranah pidana.
Status Part-Time dan Freelance Tidak Menghapus Hak Jaminan Sosial
Menanggapi pertanyaan pendengar terkait status pekerja paruh waktu, freelance, maupun outsourcing, Tantra menegaskan status pekerjaan tidak menghilangkan hak dasar atas jaminan sosial. Kewajiban perlindungan melekat dan disesuaikan dengan skala usaha perusahaan pemberi kerja.
Disnaker Trans DIY dan BPJS Ketenagakerjaan membentuk tim khusus bernama Waspadu (Pengawasan Terpadu) untuk menindaklanjuti perusahaan yang belum patuh. Angga menegaskan pendekatan persuasif, edukasi, dan penelusuran kendala teknis di lapangan selalu dikedepankan sebelum sanksi dijatuhkan.
"Pengenaan sanksi, baik administratif maupun pidana, dikenal dengan prinsip ultimum remedium atau upaya terakhir. Yang utama bagi kami adalah membangun kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran hukum," tegas Angga.
Alur Pengaduan Dimulai dari Musyawarah Bipartit
Bagi pekerja yang mengalami diskriminasi atau pelanggaran hak, Disnaker Trans DIY mengimbau langkah awal diselesaikan secara internal melalui mekanisme bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jika menemui jalan buntu, pekerja dapat membuat pengaduan resmi melalui Saluran WhatsApp Center Dinas atau datang langsung ke Kantor Disnaker Trans DIY dan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota terdekat.
"Pemerintah berharap sinergi antara peningkatan kesadaran hukum pengusaha dan etos kerja yang tinggi dari pekerja mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan di DIY yang semakin berkeadilan dan produktif," tutup Angga.
