DI YOGYAKARTA — Sekitar 5-15 hektare sawah di Jawa Tengah akan digunakan untuk jalur pipa gas, menyusul pembahasan percepatan izin Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM awal pekan ini. Rencana tersebut menyangkut lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga pembangunan pipa memerlukan proses perizinan alih fungsi lahan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta seluruh staf kementeriannya segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Amran menginginkan penyelesaian dalam waktu singkat, bahkan menyebut satu minggu apabila memungkinkan.
Arahan percepatan menjadi pokok tindak lanjut dari pembicaraan kedua kementerian. Namun, pernyataan Amran belum menunjukkan bahwa izin alih fungsi lahan sudah terbit atau pembangunan pipa telah dimulai.
Berapa Luas Sawah yang Akan Dipakai?
Menurut Amran, sawah berstatus LP2B yang akan digunakan Kementerian ESDM berada di Jawa Tengah. Luasnya sekitar 5-15 hektare, dengan penggunaan untuk jalur pipa gas.
Rentang luas tersebut memberikan gambaran kebutuhan lahan proyek, tetapi belum merinci bidang sawah yang akan dialihkan. Kabupaten, titik lintasan pipa, dan panjang jalurnya juga belum disebutkan dalam keterangan kedua pejabat.
Pokok pembahasannya adalah perubahan penggunaan lahan pertanian untuk kebutuhan infrastruktur energi. Karena menyangkut sawah LP2B, percepatan yang diminta pemerintah berfokus pada penyelesaian izin alih fungsi lahan.
Bagi pemilik maupun penggarap sawah yang masuk rencana jalur pipa, lokasi bidang lahan menjadi informasi penting. Keterangan yang disampaikan belum memuat jumlah pihak terdampak, mekanisme penggunaan lahan, ataupun pengaturan kegiatan pertanian selama pembangunan berlangsung.
Apakah Satu Minggu Sudah Menjadi Tenggat?
Amran menekankan kepentingan masyarakat sebagai alasan agar jajarannya mempercepat pekerjaan. Ia menyampaikan permintaan tersebut setelah bertemu Yuliot pada awal pekan ini.
"Itu karena untuk negara, untuk saya minta seluruh staf Kementerian Pertanian percepat karena itu untuk kepentingan rakyat. Saya sudah minta percepat, bila perlu, bila perlu dalam waktu singkat diselesaikan, di (Kementerian) Pertanian nggak ada masalah, nggak ada. Kalau bisa satu minggu, satu minggu. Karena kan rakyat menunggu," ungkap Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dikutip Rabu (11/11/2026).
Penyebutan satu minggu merupakan dorongan Amran agar proses berjalan cepat. Ungkapan “kalau bisa” dalam pernyataannya belum dapat dibaca sebagai kepastian waktu penerbitan izin.
Belum ada rincian tahapan administrasi yang sudah selesai maupun yang masih harus ditempuh. Karena itu, waktu penyelesaian perizinan tetap menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam tindak lanjut pertemuan.
Apa Hubungannya dengan Ketahanan Energi?
Yuliot menjelaskan bahwa pertemuan dengan Amran membahas percepatan perizinan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan pipa gas. Ia berharap pembicaraan antarkementerian menghasilkan langkah konkret bagi pencapaian target ketahanan energi nasional.
"Melalui pertemuan ini diharapkan proses perizinan dapat dipercepat sehingga kegiatan eksplorasi dan produksi migas berjalan optimal sekaligus mendukung pencapaian target ketahanan energi nasional," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melalui akun Instagram @tanjungyuliot, dikutip Rabu (11/11/2026).
Dari sisi Kementerian ESDM, penyelesaian izin diharapkan mendukung kelancaran kegiatan hulu migas. Namun, keterangan Yuliot belum menyertakan besaran tambahan produksi atau kapasitas penyaluran gas yang terkait dengan pembangunan pipa.
Nama proyek, perusahaan pelaksana, nilai investasi, dan jadwal pengoperasian juga belum dijelaskan. Informasi yang tersedia masih berpusat pada kebutuhan lahan dan upaya mempercepat perizinannya.
Tindak lanjut kedua kementerian akan menentukan kapan rencana penggunaan sawah dapat bergerak ke tahap berikutnya. Arahan percepatan sudah disampaikan, sementara kepastian izin dan rincian pelaksanaan masih menunggu penjelasan lebih lanjut.
