DI YOGYAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut peresmian akan dipusatkan di Jl. Bayah-Cikotok, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Lokasi itu menjadi titik jembatan penghubung Desa Bayah Barat dengan Desa Darmasari yang memberi manfaat langsung bagi sekitar 8.000 warga. Presiden dijadwalkan menyapa masyarakat yang mengikuti acara secara virtual dari berbagai daerah.
Program Jembatan Merah Putih Presisi merupakan inisiatif Polri yang digarap secara gotong royong. Prasetyo menjelaskan, pembangunan dilakukan kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, yayasan, relawan, teknisi, dan masyarakat setempat.
Fokus pada Wilayah dengan Keterbatasan Akses
Prasetyo menegaskan program ini lahir dari kebutuhan infrastruktur dasar di perdesaan yang selama ini terisolasi. "Program Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Polri untuk membantu menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses," ujarnya dalam keterangan resmi.
Jembatan yang dibangun dan direvitalisasi secara swadaya tersebut tersebar di 30 Polda. Total panjang keseluruhan mencapai 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat.
Dampak terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi
Kehadiran jembatan diharapkan mempermudah warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Sebelumnya, akses antarkampung dan antardesa kerap terputus, terutama saat musim hujan, sehingga mobilitas warga sangat terbatas.
"Pemerintah mengapresiasi Jembatan Merah Putih Presisi sebagai bentuk gotong royong pembangunan yang diinisiasi Polri dan dilakukan secara kolaboratif bersama TNI, pemerintah daerah, yayasan, relawan, teknisi, dan masyarakat," kata Prasetyo.
Menurutnya, jembatan yang aman dan layak tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah. Lebih dari itu, infrastruktur ini membuka akses pendidikan, pelayanan dasar, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan kondisi medan.
Pembangunan Kolaboratif sebagai Model Baru
Program ini menjadi contoh pembangunan yang dikerjakan tanpa sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah pusat. Polri bergerak lebih dulu merespons kebutuhan konkret di lapangan, kemudian melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengerjaannya.
"Program ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara kolaboratif untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses," ungkapnya.
Peresmian virtual ini sekaligus menjadi penanda bahwa pendekatan pembangunan berbasis gotong royong bisa menjadi alternatif percepatan infrastruktur di daerah terpencil. Ribuan desa yang sebelumnya terisolasi kini memiliki konektivitas baru untuk mendukung aktivitas harian warganya.
