WONOSARI — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memastikan pelaksanaan pemilihan lurah (pilur) serentak akan berlangsung pada September mendatang. Hajatan demokrasi ini mencakup 31 kalurahan yang tersebar di 16 kapanewon berbeda di seluruh wilayah kabupaten.
Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur menyampaikan bahwa persiapan terus dilakukan untuk memastikan tahapan berjalan sesuai regulasi. Koordinasi lintas instansi diperkuat mengingat cakupan wilayah pemilihan yang cukup luas pada tahun ini.
Fokus Pelaksanaan Pilur di 16 Kapanewon
Dari total 18 kapanewon yang ada di Gunungkidul, mayoritas akan berpartisipasi dalam pilur serentak kali ini. Sebanyak 16 kapanewon telah mengonfirmasi kesiapan kalurahan di bawah naungannya untuk menggelar pemungutan suara secara bersamaan.
Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) menunjukkan terdapat 31 kursi lurah yang akan diperebutkan. Jumlah ini menjadi representasi dinamika kepemimpinan lokal di tingkat kalurahan untuk masa jabatan mendatang.
Dua Kapanewon Absen dari Agenda Serentak
Meskipun sebagian besar wilayah Gunungkidul bersiap melakukan pemilihan, terdapat dua wilayah yang dipastikan tidak memiliki agenda pilur tahun ini. Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Tepus menjadi dua wilayah yang absen dalam pelaksanaan serentak di bulan September.
Absennya kedua kapanewon tersebut disebabkan oleh masa jabatan lurah di wilayah terkait yang belum berakhir. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengisian jabatan lurah tetap mengikuti siklus periodisasi masing-masing kalurahan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Kesiapan Administrasi dan Tahapan Pemilihan
Pihak Bidang Bina Administrasi dan Aparatur kini tengah mematangkan regulasi teknis terkait pencalonan hingga mekanisme pemungutan suara. Pengawasan administrasi menjadi poin krusial agar tidak muncul sengketa di kemudian hari.
Pemerintah kabupaten berharap pilur serentak ini dapat melahirkan pemimpin kalurahan yang kompeten. Selain itu, partisipasi masyarakat di 31 kalurahan tersebut diharapkan meningkat dibandingkan periode pemilihan sebelumnya guna memperkuat legitimasi kepemimpinan di tingkat lokal.