DI YOGYAKARTA — Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan data tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6). Menurutnya, capaian itu menjadi indikator positif bagi ekosistem perhajian nasional.
"Hingga posisi Mei 2026, instrumen administrasi kami mencatat jumlah pendaftar haji baru yang masuk telah mencapai 203.452 orang. Capaian ini merefleksikan tingginya kepercayaan publik untuk menitipkan dana penyiapan ibadah mereka," kata Fadlul.
Laju pertumbuhan pendaftar yang masif ini berbanding lurus dengan pengelolaan keuangan BPKH. Total dana kelolaan haji yang berhasil dihimpun hingga periode yang sama mencapai Rp181,731 triliun.
Untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah pendaftar, BPKH membukukan realisasi nilai manfaat sebesar Rp4,934 triliun. Angka ini setara 82,73 persen dari target berkala, dengan tingkat imbal hasil atau yield on investment berada di posisi 6,57 persen.
Dari sisi anggaran, Fadlul menilai BPKH berhasil menekan pengeluaran operasional internal secara efisien. Realisasinya tercatat di angka Rp182,84 miliar, sementara alokasi dana program kemaslahatan umat mencapai Rp99,99 miliar atau 95 persen dari pagu tahun berjalan.
Dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2026, BPKH membidik target akumulatif pendaftar tahunan sebanyak 459.341 jamaah. Adapun total dana kelolaan ditargetkan sebesar Rp204,287 triliun, dengan alokasi nilai manfaat utuh Rp14,534 triliun hingga akhir tahun.
Menyikapi dinamika tersebut, Komisi VIII DPR RI menginstruksikan BPKH untuk terus memperkuat mitigasi risiko investasi finansial. Lembaga itu juga diminta mengevaluasi biaya operasional secara berkala setiap tiga bulan guna menjamin keamanan dana milik ratusan ribu pendaftar baru.