YOGYAKARTA — Nilai tukar rupiah yang ambrol hingga Rp18.000 per dolar AS membuat daya beli warga kian tertekan. Kenaikan harga barang impor sudah terasa di pasar tradisional dan warung-warung di Sleman dan Bantul. Namun, Fajar mengingatkan bahaya yang lebih besar justru datang dari kepanikan publik akibat absennya penjelasan resmi dari pemerintah.
Menurut Fajar, dalam situasi krisis, komunikasi publik berfungsi sebagai instrumen menjaga stabilitas sosial-ekonomi. Ia menyebut pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh ketegangan geopolitik Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak, penguatan dolar AS, serta faktor domestik seperti pembayaran utang luar negeri dan kebutuhan musiman ibadah haji.
“Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan menambah kepanikan,” ujar Fajar saat ditemui di UMY, Selasa (9/6/2026).
Tanpa penjelasan transparan, Fajar khawatir spekulasi liar di media sosial akan memicu aksi panic buying hingga penarikan dana besar-besaran. Ia menekankan bahwa masyarakat bisa menerima kenyataan selama mereka merasa dipahami dan tidak dibohongi.
Fajar merujuk pada Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan Timothy Coombs. Dalam krisis yang banyak dipengaruhi faktor eksternal, strategi accommodative communication dinilai paling efektif. Pemerintah harus mengakui situasi secara terbuka, menunjukkan empati, dan memaparkan langkah perbaikan yang tengah berjalan.
“Pernyataan yang jujur dan empatik akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyalahkan faktor eksternal atau sekadar mengatakan bahwa semuanya masih terkendali,” tegasnya.
Fajar menyoroti pentingnya keselarasan narasi dari Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga juru bicara pemerintah. Ia menyarankan penunjukan satu juru bicara resmi yang rutin memberikan pembaruan soal cadangan devisa, intervensi BI, dan proyeksi ekonomi ke depan.
“Transparansi seperti ini penting untuk meredam rumor yang berkembang liar di media sosial,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik penggunaan istilah teknis yang justru menciptakan jarak dengan publik. Pemerintah diminta memberi penjelasan praktis—misalnya dampak rupiah lemah terhadap harga sembako—serta langkah yang bisa dilakukan warga, seperti mendukung produk lokal dan menghindari spekulasi valas.
Di akhir, Fajar menegaskan komunikasi yang baik harus mampu menghadirkan optimisme yang realistis. Pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret seperti intervensi pasar, pengendalian impor non-esensial, dan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.
“Di tengah badai pelemahan rupiah, suara pemerintah yang jernih, empatik, dan solutif dapat menjadi benteng pertama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan masyarakat,” pungkasnya.