GUNUNGKIDUL — Target bebas sampah organik di TPA pada Agustus 2026 yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kini dibayangi persoalan klasik: kekurangan tenaga di instansi pelaksana. Kepala DLH Gunungkidul Edy Basuki mengungkapkan, instansinya kehilangan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun, sehingga beban kerja kian berat.
Kepala Bidang Perizinan Kosong Sejak Mei, Laboratorium Hanya Diperkuat 3-4 Orang
Krisis personel paling krusial terjadi di sejumlah unit. Jabatan Kepala Bidang yang menangani perizinan telah lowong selama lebih dari dua bulan, kondisi yang dikhawatirkan memperlambat proses perizinan bagi investor yang ingin membangun usaha di Gunungkidul.
Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium DLH, situasi tak kalah genting. Menjelang akreditasi yang dijadwalkan pada Februari 2027, laboratorium itu hanya diperkuat tiga hingga empat pegawai. Padahal, akreditasi membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi standar teknis.
Sementara di UPT Kebersihan dan Pertamanan, perawatan taman-taman di perbatasan daerah terpukul. Sejumlah taman yang sebelumnya dirawat oleh empat petugas kini hanya ditangani satu orang setelah pegawai lainnya pensiun.
Baru 400 Bank Sampah dan 21 TPS3R Jadi Andalan
Di tengah keterbatasan itu, DLH Gunungkidul terus mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Hingga saat ini, terdapat hampir 400 bank sampah dan 21 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang menjadi tulang punggung pengurangan timbulan sampah.
"Kalau di Agustus nanti, targetnya sudah tidak ada lagi sampah organik yang masuk ke TPA," ujar Edy saat pembinaan pegawai DLH yang dihadiri Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih di Kantor DLH, Kapanewon Playen, Selasa (28/7/2026).
Bupati Akui Krisis Personel Tak Hanya di DLH, 1.172 Guru Juga Kurang
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengakui kekurangan tenaga menjadi tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di sektor lain, termasuk pendidikan yang masih kekurangan 1.172 guru.
Bupati Endah menegaskan, pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada DLH. Ia mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah serta partisipasi aktif masyarakat agar target pengurangan sampah organik dapat tercapai tepat waktu.
Selain pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menaruh perhatian pada persoalan lingkungan lainnya, termasuk menjaga keseimbangan ekosistem dan penanganan populasi monyet ekor panjang di sejumlah wilayah.
