YOGYAKARTA — PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran Rp120 juta per kelurahan untuk penanganan stunting dan Rp65 juta untuk pengelolaan sampah tahun ini. Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyebut dana tersebut bagian dari program pendampingan balita dan lingkungan yang telah berjalan.
Eko menjelaskan, pihaknya telah mendampingi balita di berbagai tempat dan menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan. "Tahun ini kita alokasikan anggaran Rp120 juta per kelurahan untuk penanganan stunting, serta Rp65 juta untuk penanganan sampah," ujarnya di sela-sela acara.
Selain itu, partai juga mencatat lebih dari 8.000 lansia telah menerima manfaat bantuan jaminan sosial sepanjang tahun ini. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 100 lansia digelar sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok rentan.
Eko menyoroti kondisi memprihatinkan di Kota Yogyakarta: dari total luas wilayah 32.284 hektare, lahan pertanian hanya tersisa sekitar 16 hektare. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal bahaya penurunan kualitas udara dan air.
Sebagai respons, partai menanam 300 batang tanaman nangka dan buah lainnya di tepi sungai. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari penanaman yang sebelumnya dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Embung Giwangan. "Menjadi komitmen kita bersama untuk memperbaiki kualitas daerah aliran sungai, melakukan normalisasi, dan mengampanyekan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai," tegas Eko.
PDI Perjuangan resmi membentuk Badan Penanggulangan Bencana untuk wilayah Yogyakarta yang memiliki lebih dari 14 potensi ancaman bencana. Pada kesempatan yang sama, badan baru itu langsung menggelar simulasi penyelamatan korban di aliran Kali Gajah Wong.
"Mereka berlatih basah-basahan di sungai, itu simulasi latihan, bukan kejadian nyata. Kita ingin kader siap siaga dan sigap menjaga keselamatan warga kapan saja," jelas Eko.
Acara ditutup dengan pelantikan pengurus ranting, Baguna, Taruna Merah Putih, dan Bamusi. Agenda lanjutan meliputi doa bersama dan refleksi pada malam hari, serta diskusi tentang demokrasi dan HAM pada 29 Juli mendatang.
Eko mengingatkan relevansi semangat 27 Juli dengan kondisi saat ini. Ia menyoroti sulitnya kepastian hukum dan kualitas demokrasi, merujuk pada putusan MK Nomor 90 yang dinilainya melanggar konstitusi serta vonis terhadap Ketua MK dan KPU. "Apa yang kita khawatirkan 30 tahun lalu masih kita temui hari ini. Oleh karena itu kita ajak masyarakat sipil bersama-sama mengembalikan cita-cita Proklamasi," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang hadir menegaskan komitmen partai merawat lingkungan dan memperjuangkan kebutuhan wong cilik. "Kita peduli merawat sungai, merawat air, merawat kehidupan. Semua itu selalu ditekankan Ibu Megawati Soekarnoputri," katanya.