DI YOGYAKARTA — Indonesia berpeluang menghemat Rp 15 triliun hingga Rp 17 triliun dari pembebasan tarif ekspor ke Uni Eropa setelah IEU-CEPA diteken pada Sabtu (21/11/2026). Penghematan itu berasal dari produk unggulan seperti sawit, kakao, kopi, hingga tekstil yang masuk dengan bea masuk 0%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan penghematan tarif itu muncul setelah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau IEU-CEPA. Perjanjian tersebut juga disertai Investment Protection Agreement (IPA) yang memperkuat kepastian hukum investasi bilateral.
Penandatanganan dilakukan Airlangga bersama European Commissioner for Trade Maroš Šef?ovi?. Menurut Airlangga, perjanjian ini membuka pintu bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia.
Komoditas yang Bebas Bea Masuk
Sejumlah produk andalan Indonesia langsung menikmati tarif 0% di pasar Uni Eropa. Daftarnya mencakup kelapa sawit, garmen, tekstil, alas kaki, kopi, kakao, dan karet. Furniture, komponen otomotif, serta produk perikanan juga mendapat perlakuan serupa.
"Penghematan tarif tentu kita akan lihat, tetapi secara mudah mungkin Rp 15-17 triliun saja ini bisa dilakukan penghematan," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Sabtu (21/11/2026).
Angka itu dihitung dari pembebasan bea masuk yang selama ini membebani eksportir Indonesia. Dengan tarif nol, harga produk Indonesia di Eropa bisa lebih kompetitif dibanding pesaing dari negara lain.
90,4 Persen Pos Tarif Langsung Nol
Secara rinci, 90,4% dari seluruh pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa langsung menikmati bea masuk nol persen. Sisanya, 8,37% pos tarif, akan turun bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).
Akses preferensial ini disebut akan meningkatkan daya saing produk ekspor unggulan, terutama alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan. Airlangga menilai pembebasan tarif menjadi peluang memperluas pasar dan menaikkan nilai perdagangan di atas level saat ini.
Dari sisi investasi, masuknya modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa diharapkan mendorong pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri. Efek lanjutannya adalah penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Menunggu Ratifikasi hingga 2027
Perjanjian belum berlaku penuh. Kedua pihak masih harus menempuh proses ratifikasi dan menyelesaikan prosedur hukum domestik masing-masing sebelum entry into force pada 2027.
Secara paralel, pemerintah dan pelaku usaha menyiapkan aturan pelaksana agar manfaat kesepakatan bisa segera dirasakan di lapangan. Airlangga menyebut langkah berikutnya adalah memastikan ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu.
"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," katanya.
Bagi eksportir, masa tunggu ini krusial. Sosialisasi aturan asal barang (rules of origin) dan kesiapan sertifikasi produk akan menentukan apakah penghematan Rp 15-17 triliun benar-benar terealisasi begitu perjanjian berlaku.