Pencarian

5 Hal yang Dituntut Komisi B DPRD DIY Sebelum Hutan di Yogyakarta Dipakai untuk Barak Militer

Selasa, 17 November 2026 • 11:02:31 WIB
5 Hal yang Dituntut Komisi B DPRD DIY Sebelum Hutan di Yogyakarta Dipakai untuk Barak Militer
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menyampaikan lima syarat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara.

YOGYAKARTA — Wacana penggunaan kawasan hutan untuk barak militer mencuat dalam Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang digelar DPD di DIY pada 19 Oktober 2026. Dalam rapat itu muncul informasi soal permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.

Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menyampaikan sikap lembaganya di Yogyakarta, Senin. Komisi B tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara, tetapi meminta kajian yang mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan ketahanan pangan.

Lima Hal yang Harus Dipenuhi Sebelum Kawasan Hutan Dipakai

Andriana merinci lima hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan:

  • Transparansi penggunaan ruang: kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, tujuan, dan bentuk kegiatan yang direncanakan.
  • Kepastian hukum dan prosedur: setiap pemanfaatan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kajian dampak lingkungan dan sosial: mencakup pengaruh terhadap ekosistem, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat sekitar.
  • Perlindungan LP2B dan ketahanan pangan: pemanfaatan ruang tidak boleh mengurangi lahan pertanian produktif maupun kapasitas produksi pangan daerah.
  • Koordinasi lintas sektor: melibatkan pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi pertanian dan tata ruang, akademisi, serta masyarakat yang berpotensi terdampak.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Hampir Seribu Hektare per Tahun

Andriana menyoroti keterbatasan kawasan hutan di DIY. Persoalan itu bertambah berat karena lahan pertanian terus berkurang akibat pembangunan.

"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian karena pembangunan di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun," katanya.

Menurut Andriana, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama agar kehilangan lahan produktif tidak makin besar. Ia menyebut hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat. Lahan pertanian produktif, lanjutnya, menopang keberlanjutan produksi pangan daerah.

Hamemayu Hayuning Bawana Dijadikan Landasan Tata Ruang

Andriana mengaitkan persoalan ini dengan filosofi yang melekat pada keistimewaan Yogyakarta.

"Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi landasan dalam pengelolaan tata ruang di DIY, sehingga setiap kebijakan pembangunan perlu pertimbangan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian alam, dan karakteristik wilayah keistimewaan Yogyakarta," katanya.

Dinas Kehutanan DIY Akan Diundang Berdiskusi

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Kehutanan DIY. Diskusi itu untuk mengetahui perkembangan komunikasi antara instansi terkait dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan persoalan penggunaan kawasan hutan mendapat perhatian.

"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," ujar Andriana.

Follow jogjasatu.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: jogja.antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks