BANTUL — Hanung Raharjo menyampaikan dorongan tersebut usai menyoroti ketimpangan penerimaan pajak dari perusahaan yang aktivitas ekonominya berlangsung di Bantul. Menurut dia, kegiatan produksi, pergudangan, distribusi, hingga aktivitas ekonomi perusahaan turut memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur di daerah.
Karena itu, kontribusi pajak perusahaan diharapkan lebih mencerminkan aktivitas usaha yang berjalan di Bantul. Hanung menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena perusahaan yang beroperasi di daerah belum tentu memberi kontribusi penerimaan pajak sebanding dengan aktivitas ekonominya.
Pajak yang Masuk Kas Bantul vs Kewenangan Pusat
Hanung menjelaskan penerimaan pajak usaha yang selama ini langsung masuk ke kas daerah antara lain berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
Sementara sejumlah jenis pajak lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perbedaan kewenangan itulah yang membuat porsi pajak perusahaan pusat di Jakarta atau daerah lain lebih besar dibanding yang masuk ke Bantul.
"Perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Bantul, tetapi kantor pusatnya di Jakarta atau daerah lain, porsi pajak yang masuk ke Bantul lebih kecil dibandingkan yang dibayarkan ke pusat. Padahal aktivitas usahanya juga berlangsung di sini," ujar Hanung, Sabtu (7/11/2026).
Dorong Pelaporan Pajak Lewat Kantor Cabang di Bantul
Hanung berharap perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di Bantul meningkatkan pelaporan kewajiban perpajakan melalui kantor cabang atau unit usaha di daerah. Dengan begitu, aktivitas ekonomi perusahaan di Bantul diharapkan memberi kontribusi lebih optimal terhadap penerimaan daerah, termasuk lewat mekanisme bagi hasil pajak.
Dia mencontohkan perusahaan yang secara operasional dikelola dari Bantul, tetapi secara administrasi tercatat berkantor pusat di luar daerah. Keberadaan dan aktivitas usaha perusahaan tersebut di Bantul perlu turut tercermin dalam pelaporan perpajakan.
Bukan soal Naikkan Tarif, tapi Perluas Kontribusi Wajib Pajak
Hanung menegaskan optimalisasi penerimaan pajak daerah bukan semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Upaya tersebut lebih diarahkan pada perluasan dan pemaksimalan kontribusi wajib pajak yang selama ini belum sepenuhnya berdampak terhadap pendapatan daerah.
"Harapan kami, perusahaan-perusahaan yang berdiri di Bantul jangan hanya menganggap Bantul sebagai cabang. Mereka juga harus punya kontribusi terhadap daerah tempat usahanya berjalan. Kalau pelaporan dan kontribusi pajaknya bisa dimaksimalkan, bagi hasil pajak yang diterima Bantul juga berpotensi meningkat," katanya.
Menurut Hanung, pembagian penerimaan pajak yang lebih seimbang antara pusat dan daerah dapat menjadi salah satu strategi mengatasi keterbatasan pendapatan akibat efisiensi anggaran. Dengan penerimaan yang lebih optimal, pembangunan di Bantul diharapkan tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.
