DI YOGYAKARTA — Pemerintah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minyak dan Gas Bumi hingga sekitar 80–90 persen per Jumat (16/10/2026). Penyelesaian DIM menjadi kunci finalisasi regulasi yang akan mengatur ulang tata kelola sektor migas nasional, termasuk pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK).
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) merangkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan perkembangan itu usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Menurut Bahlil, pembahasan di tingkat eksekutif sudah mendekati tahap finalisasi.
Pembahasan di Eksekutif Nyaris Final
Bahlil menyebut pertemuan dengan panitia pelaksana di eksekutif sudah hampir tuntas. Penyusunan DIM pun tinggal menyisakan sebagian kecil pekerjaan.
"Migas hari ini sudah hampir final dalam pertemuan dengan panitia yang melakukan ini di eksekutif. DIM-nya juga sudah hampir selesai. Sudah sekitar 80% persen, 90%," ujar Bahlil, dikutip dari laman ESDM, Sabtu (17/10/2026).
Angka 80–90 persen itu menandakan pemerintah ingin segera membawa RUU Migas ke tahap berikutnya. Regulasi ini diposisikan sebagai fondasi memperkuat tata kelola sektor energi, terutama di hulu dan hilir migas.
BUK Jadi Titik Krusial, Detail Teknis Diserahkan ke PP dan Perpres
Salah satu aspek penting dalam RUU Migas adalah pengaturan kelembagaan lewat pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK). Bahlil menegaskan tidak semua ketentuan teknis perlu dicantumkan secara terperinci di dalam undang-undang.
Sejumlah ketentuan pelaksanaan bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Pendekatan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan detail operasional tanpa harus membebani batang tubuh UU.
"Karena undang-undang itu menyatakan BUK nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada Peraturan Pemerintah (PP), ada apa ya? Saya kasih bocoran saja. Itu kan nanti di perpres," katanya.
Dengan skema itu, RUU Migas akan mengatur prinsip dan kerangka kelembagaan, sementara PP dan Perpres mengisi rincian teknis. Pola bertingkat ini lazim dipakai pemerintah agar regulasi tetap fleksibel saat kondisi lapangan berubah.
Dampak ke Pelaku Usaha dan Investor Migas
Bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan investor sektor migas, kepastian soal BUK menjadi sinyal penting. Selama ini pelaku usaha menanti kejelasan siapa yang akan memegang mandat pengelolaan, bagaimana skema kerja samanya, dan sejauh mana kewenangan badan tersebut.
Pembentukan BUK juga menyangkut posisi strategis negara dalam mengelola sumber daya migas. Regulasi baru diharapkan mengurangi tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang selama ini dikeluhkan pelaku industri.
Pemerintah belum memerinci kapan DIM akan diserahkan ke DPR. Namun dengan capaian 80–90 persen, pembahasan di tingkat eksekutif tinggal menunggu penyelesaian sejumlah butir yang masih terbuka.
Penyusunan DIM yang hampir rampung menempatkan RUU Migas selangkah lebih dekat ke meja legislasi. Bagi pasar, sinyal utama yang ditunggu bukan hanya angka persentase, melainkan bentuk final BUK dan seberapa besar kewenangannya nanti.
