YOGYAKARTA — Fluktuasi harga emas Antam kembali terjadi di awal pekan ini. Berdasarkan pantauan dari laman resmi Logam Mulia pada pukul 09.15 WIB, harga emas batangan tercatat turun dari posisi sebelumnya Rp2,673 juta menjadi Rp2,655 juta per gram. Penurunan sebesar Rp18.000 per gram ini langsung direspons oleh pasar buyback yang kini berada di angka Rp2,372 juta per gram.
Penurunan harga jual dan buyback dalam waktu bersamaan menunjukkan bahwa pergerakan emas masih sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan domestik. Meski demikian, emas Antam tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat Yogyakarta karena dinilai lebih stabil dan mudah dicairkan dibandingkan aset lainnya.
Setiap transaksi emas batangan di atas Rp10 juta wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali ke PT Antam Tbk, pemegang NPWP dikenakan pajak 1,5 persen, sementara non-NPWP sebesar 3 persen. Potongan ini langsung dipotong dari total nilai buyback.
Sementara itu, untuk pembelian emas batangan, PPh 22 juga berlaku dengan tarif 0,45 persen bagi pemegang NPWP dan 0,9 persen bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai bukti potong pajak sebagai dokumen administrasi resmi.
Berikut adalah harga emas batangan Antam terbaru berdasarkan pecahan yang berlaku di Yogyakarta pada perdagangan Rabu ini:
Investor di Yogyakarta disarankan untuk mencermati momentum pembelian maupun penjualan agar mendapatkan keuntungan optimal. Emas tetap menjadi aset lindung nilai atau safe haven yang banyak dipilih di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama saat harga sedang terkoreksi seperti saat ini.
Meski harga turun, volume transaksi di beberapa butik emas di Yogyakarta dilaporkan masih stabil. Beberapa investor justru memanfaatkan momen penurunan untuk menambah portofolio, sementara yang lain memilih menunggu hingga harga buyback kembali naik sebelum menjual.
Pemerintah mengingatkan agar setiap transaksi dicatat dengan baik, terutama terkait kewajiban pajak, untuk menghindari masalah administrasi di kemudian hari.