DI YOGYAKARTA — Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pemenuhan hak beragama dan pelestarian tradisi budaya lokal merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari pembentukan identitas fisik Nusantara. Ia mengaku sangat berhati-hati dalam urusan pembangunan rumah ibadah di kawasan inti pusat pemerintahan.
“Tentu kami akan senantiasa berkoordinasi dengan Dirjen Bimas Hindu dan PHDI. Adapun terkait area untuk tempat pendidikan, kami akan usahakan carikan lokasinya,” ujar Basuki dalam pertemuan yang dihadiri unsur pimpinan Prajaniti Indonesia dan perwakilan PHDI daerah se-Kalimantan Timur.
Basuki menyebut pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian struktural untuk menghindari kesalahan teknis di lapangan. Otorita IKN juga menjamin kepastian izin pemanfaatan ruang bagi seluruh fasilitas keagamaan yang akan dibangun.
Pembangunan Pura IKN melengkapi fasilitas rumah ibadah yang sudah ada sebelumnya, yakni Masjid Negara dan Basilika Nusantara. Ketiganya dirancang sebagai bagian dari cetak biru kawasan religi yang telah dimatangkan sejak fase awal perancangan wilayah makro ibu kota baru.
Struktur fungsional PHDI tercatat aktif memberikan arahan teknis kepada Dewan Juri Lomba Desain Pura IKN. Lembaga keagamaan itu juga mengawal proses negosisi posisi geografis bangunan agar selaras dengan konsep teologi tata ruang Hindu.
Ketua Sabha Walaka PHDI, Kolonel TNI (Purn) I Nengah Dana, menjelaskan keterlibatan ini merupakan bentuk kemitraan strategis yang ajeg antara umat dan pemerintah. Sinergi itu, kata dia, telah berlangsung sepanjang 67 tahun berdirinya majelis.
Pimpinan Tertinggi Majelis Sabha Pandita, Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba, mengingatkan pentingnya komunikasi dua arah yang konsisten antara otoritas pengembang dan representasi umat. Hal itu dinilai krusial untuk mengawal eksekusi proyek di lapangan.
“Dalam kekawin Ramayana disampaikan, bahwa Pemerintah dan Pendeta wajib saling mengisi untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Ida Dharma Adhyaksa.
Sinergi ini diperlukan agar pembangunan fisik rumah ibadah memiliki kesesuaian dengan regulasi tata kota modern sekaligus mempertahankan kaidah arsitektur suci tradisional. Otorita IKN menargetkan seluruh proses perencanaan dan perizinan rampung sebelum konstruksi fisik dimulai pada tahun anggaran mendatang.