YOGYAKARTA — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 75 juta dalam APBD Perubahan 2025. Langkah ini diambil untuk menambal pos belanja bahan bakar minyak (BBM) operasional yang menipis akibat kenaikan harga. Tanpa tambahan dana, dikhawatirkan mobilitas armada pemadam saat terjadi kebakaran atau penyelamatan akan terganggu.
Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Octo Noor Ahmadi, mengungkapkan bahwa anggaran BBM yang tersedia saat ini sudah tidak mencukupi kebutuhan operasional harian. Kenaikan harga BBM di tingkat eceran menjadi penyebab utama defisit tersebut.
"Anggaran yang ada sudah tidak mampu mengejar kenaikan harga BBM di lapangan. Kami khawatir jika tidak segera ditambahkan, operasional mobil pemadam dan penyelamatan bisa terhambat," ujarnya.
Dana sebesar Rp 75 juta tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi sekitar 30 unit kendaraan operasional Damkarmat. Armada ini mencakup mobil pemadam kebakaran, mobil rescue, dan kendaraan pendukung lainnya yang setiap saat siaga.
Pengajuan ini telah masuk dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta. Proses pembahasan APBD Perubahan sendiri tengah berjalan di tingkat eksekutif sebelum akhirnya dibahas bersama DPRD.
Jika usulan tambahan ini tidak disetujui, Dinas Damkarmat terpaksa melakukan penghematan ekstrem. Salah satu skenario yang mungkin diterapkan adalah membatasi pergerakan armada hanya untuk respons darurat berskala besar.
Padahal, selama ini Damkarmat Kota Jogja tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga evakuasi hewan, penyelamatan korban kecelakaan, hingga penanganan pohon tumbang. Semua aktivitas itu membutuhkan mobilitas tinggi dan konsumsi BBM yang tidak sedikit.
Keputusan akhir terkait penambahan anggaran ini masih menunggu hasil pembahasan antara Pemkot Yogyakarta dan DPRD. Masyarakat diimbau tetap tenang karena Damkarmat masih menjalankan tugas seperti biasa sembari menunggu kepastian anggaran tambahan.
Octo berharap proses pembahasan berjalan lancar dan tambahan dana bisa segera direalisasikan. "Kami optimistis karena kebutuhan ini memang mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan publik," pungkasnya.