Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan akselerasi operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan. Langkah ini ditempuh untuk melokalisasi areal terdampak agar tidak meluas dan melindungi warga dari ancaman asap. Operasi modifikasi cuaca (OMC) serta water bombing juga difungsikan untuk menjangkau bentang alam yang sulit diakses jalur darat.
JAKARTA — Pemerintah memobilisasi kekuatan penuh untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan diterjunkan ke lapangan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menyatakan langkah strategis ini ditempuh untuk penanganan yang lebih cepat dan presisi di tingkat tapak. "Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan," ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Strategi Pemadaman: Patroli Terpadu hingga Sekat Bakar
Penempatan personel dan armada sarana pemadaman dijalankan secara dinamis. Perhitungan cermat dilakukan terhadap pergerakan angin, kondisi cuaca, keberadaan ekosistem gambut, aksesibilitas lokasi, serta potensi dampaknya terhadap fasilitas publik dan permukiman.
Taktik lapangan yang diterapkan mencakup patroli terpadu, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan area, hingga penjagaan ketat di lokasi pascapemadaman. Aksi darat ini diperkuat oleh dukungan operasi udara melalui OMC yang dilaksanakan secara terukur memanfaatkan ketersediaan awan berdasarkan analisis BMKG.
Pesawat patroli dan pemadaman udara atau water bombing disiapkan untuk menjangkau bentang alam yang sulit diakses jalur darat. Hal ini dilakukan untuk menahan eskalasi kebakaran agar tidak semakin meluas.
Enam Provinsi Prioritas dan Titik Pantau Harian
Pemerintah memberikan perhatian khusus dan pengawasan ketat pada enam provinsi prioritas rawan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemantauan terpadu mencakup wilayah dengan dinamika harian di sejumlah kabupaten. Di Kalimantan Barat, pengawasan difokuskan pada Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang. Sementara di Kalimantan Tengah, pemantauan dilakukan di Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Palangka Raya. Untuk Kalimantan Selatan, wilayah yang dipantau meliputi Tapin, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan.
Di koridor Sumatra, pemantauan menyasar Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis di Riau. Untuk Jambi, wilayah pantauan meliputi Sarolangun, Muaro Jambi, dan Merangin. Sedangkan di Sumatera Selatan, pengawasan dilakukan di Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, dan Muara Enim.
Pemantauan Kualitas Udara dan Imbauan Pencegahan
Dalam aspek dampak sosial, Kemenhut meningkatkan pemantauan terhadap pergerakan asap dan kualitas udara secara berkala melalui koordinasi erat lintas instansi. Informasi mengenai indeks kualitas udara, jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan, serta penyesuaian aktivitas pendidikan diperbarui secara berkala demi keselamatan warga.
Kemenhut menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan sebagai kunci utama keberhasilan operasi pemadaman. Imbauan disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Seluruh kerja keras pemadaman darat dan udara tersebut dilakukan secara terkoordinasi berdasarkan sistem pemantauan terintegrasi SiPongi Kementerian Kehutanan yang memanfaatkan pencitraan Satelit Terra-Aqua NASA. Pembaruan data titik panas (hotspot) secara aktual dapat diakses oleh publik melalui laman https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id.
Laporan atau indikasi kejadian di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada posko pengendalian karhutla terdekat, BPBD, atau aparat pemerintah setempat.
