Pencarian

Polda Sultra Ungkap 13 Kasus BBM-LPG Subsidi, 18 Tersangka Diamankan

Rabu, 18 November 2026 • 08:38:01 WIB
Polda Sultra Ungkap 13 Kasus BBM-LPG Subsidi, 18 Tersangka Diamankan
Penyidik Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 18 tersangka dari 13 laporan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

DI YOGYAKARTA — Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani 13 laporan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sepanjang Oktober–November 2026, dengan 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Warga yang merasa berhak atas kuota subsidi perlu tahu: penyelewengan seperti penimbunan dan penjualan ulang ke tambang jadi sasaran utama pengungkapan. Berikut rincian barang bukti, modus, dan kanal pengaduan resmi.

Penyidik kepolisian di Sulawesi Tenggara menetapkan 18 tersangka dari 13 laporan polisi yang ditangani selama dua bulan terakhir. Penanganan tersebar di sejumlah satuan, mulai dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polairud, Direktorat Intelkam, hingga jajaran kepolisian resor di wilayah tersebut.

Dasar hukum penyaluran BBM bersubsidi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Sementara distribusi LPG tabung 3 kilogram berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.

Barang Bukti yang Disita

Total barang bukti yang diamankan mencapai ribuan liter bahan bakar dan ratusan tabung gas. Rinciannya: 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Petugas juga menyita sejumlah kendaraan serta peralatan yang diduga dipakai dalam praktik penyimpangan.

Angka itu menunjukkan skala penyelewengan yang tidak kecil. Setiap liter yang dialihkan berpotensi mengurangi pasokan bagi rumah tangga dan usaha kecil yang berhak menerima subsidi.

Modus yang Terungkap di Berbagai Wilayah

Pengungkapan menyebar di beberapa lokasi dengan pola berbeda. Di wilayah Konawe, penyidik menemukan dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram dan Pertalite. Di Kota Kendari, petugas mengamankan 450 liter Biosolar B50 yang diduga akan dijual kembali ke lokasi tambang.

Kasus lain melibatkan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kilogram yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah. Pengiriman lintas provinsi tanpa izin ini menjadi salah satu fokus pengawasan aparat.

Respons Pertamina Patra Niaga

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan dukungan atas langkah penegakan hukum tersebut. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menilai sinergi dengan aparat penting agar distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran.

"Kami mengapresiasi Polda Sulawesi Tenggara dan seluruh jajaran atas pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi," ujar Lilik dalam keterangannya.

Pertamina menyatakan akan terus mendukung pengawasan dan penegakan hukum lewat koordinasi dengan aparat serta penguatan sistem pengendalian penyaluran di lapangan.

Pengawasan Diperketat lewat Subsidi Tepat

Perusahaan menempuh sejumlah langkah pengawasan, antara lain program Subsidi Tepat dan pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU. Pemeriksaan rutin terhadap badan penyalur BBM dan elpiji juga dijalankan.

Pertamina menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, penegak hukum, dan pihak berkepentingan lain untuk mengenali tanda-tanda ketidakberesan distribusi. Bila ada lembaga penyalur resmi terbukti melanggar, sanksi dapat dijatuhkan sesuai ketentuan.

Bentuk sanksinya beragam, mulai dari sanksi administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha. Tingkat pelanggaran menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi.

Hak Warga dan Kanal Pengaduan

Masyarakat diimbau memperoleh BBM dan LPG bersubsidi hanya lewat penyalur yang sah serta memakainya sesuai peruntukan. Warga diminta tidak menimbun, mengangkut, atau memperjualbelikan kembali energi bersubsidi secara melawan hukum.

Jika menemukan indikasi penyimpangan atau ingin menyampaikan keluhan terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi 24 jam. Aparat penegak hukum dapat memproses setiap dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmen menjaga pasokan dan kelancaran penyaluran energi bersubsidi melalui penguatan pengawasan bersama aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bagi warga yang merasa kuota subsidinya berkurang, jalur pengaduan resmi menjadi cara pertama yang bisa ditempuh sebelum menempuh langkah lain.

Follow jogjasatu.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: lutimterkini.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks