DI YOGYAKARTA — Program pemutihan pajak kendaraan bermotor masih berjalan di lima provinsi menjelang akhir 2026, dengan Jakarta membuka periode kedua mulai 2 November hingga 31 Desember. Keringanan yang ditawarkan bervariasi, dari penghapusan denda hingga potongan pokok tunggakan. Pemilik kendaraan diminta mengecek jadwal daerahnya sebelum program ditutup.
Pemerintah Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah yang paling agresif memberikan keringanan. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku, pemilik kendaraan dengan tunggakan satu tahun atau lebih mendapat potongan 40 persen dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan relaksasi ini menyasar dua hal sekaligus: tertib administrasi dan keringanan bagi wajib pajak. Program berlangsung 19 Oktober hingga 19 November 2026.
"Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta memberikan keringanan di masyarakat, Pemprov Maluku memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mulai 19 Oktober hingga 19 November 2026," kata Hendrik.
Potongan 10 Persen untuk Wajib Pajak Tertib
Maluku menambahkan insentif di luar potongan pokok tunggakan. Wajib pajak yang membayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempo mendapat potongan 10 persen.
"Selain potongan 40 persen untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor, Pemprov Maluku juga memberikan potongan 10 persen bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan secara teratur atau sebelum jatuh tempo," ujar Hendrik.
Kendaraan dari luar daerah yang mutasi masuk ke Maluku dan memakai pelat DE juga dibebaskan 100 persen dari pajak tahun pertama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Jawa Tengah Bebaskan Pajak Progresif sampai Akhir Desember
Pemprov Jawa Tengah membuka pemutihan lebih lama, yakni 21 September hingga 28 Desember 2026. Selain pembebasan sanksi administratif atau denda PKB, program ini menghapus pajak progresif untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
Artinya, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan tidak dikenakan pajak progresif selama periode program berlangsung.
Bali Hapus Pokok PKB Tahun Ketiga dan Seterusnya
Bali mengatur pemutihan lewat Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026. Cakupannya lebih dalam dari sekadar denda: pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan.
Program ini juga membebaskan denda PKB, opsen PKB, dan SWDKLLJ tahun sebelumnya. Pemilik kendaraan di Bali perlu mencermati status tunggakan masing-masing karena besaran manfaatnya bergantung pada usia tunggakan.
NTB Tinggal Menyisakan Diskon Mutasi 50 Persen
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pemutihan berdasarkan Pergub NTB No. 6 Tahun 2026. Sebagian besar program sudah berakhir pada 30 September 2026.
Satu program yang masih berjalan berupa diskon pajak 50 persen bagi kendaraan luar daerah yang mutasi ke NTB. Pemilik kendaraan yang berencana memindahkan registrasi ke NTB masih bisa memanfaatkannya.
Jakarta: Penghapusan Denda Otomatis Tanpa Permohonan
Pemprov DKI Jakarta membuka pemutihan kedua tahun ini pada 2 November hingga 31 Desember 2026. Insentifnya sama dengan periode pertama Juni–Agustus: penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB.
Yang membedakan, pembebasan sanksi diberikan otomatis tanpa pengajuan. Wajib pajak cukup membayar pajak kendaraan sesuai prosedur untuk mendapat penghapusan denda.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Untuk perpanjangan STNK tahunan, siapkan dokumen berikut:
- STNK asli dan fotokopi
- BPKB asli dan fotokopi
- KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan sesuai data identitas
- Surat kuasa bila pembayaran diwakilkan
- Kuitansi pembelian bermeterai, khusus pengurusan BBNKB
- Kendaraan dibawa ke kantor Samsat, khusus perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor karena perlu cek fisik
Besaran keringanan tiap daerah tidak seragam, jadi pemilik kendaraan sebaiknya mengecek kebijakan Bapenda setempat sebelum datang ke Samsat. Periode Maluku dan Jakarta paling dekat dengan batas akhir, sementara Jawa Tengah memberi ruang waktu paling panjang hingga akhir Desember.
