KEBUMEN — Fitria Handini menyampaikan ketentuan tersebut langsung di hadapan warga Desa Jabres dalam forum reses atau penjaringan aspirasi masyarakat. Menurut dia, kamus yang memuat mekanisme pokir DPRD telah disusun sebagai referensi bersama.
Tujuan penyusunan kamus itu untuk menyeragamkan pemetaan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, usulan yang masuk bisa disesuaikan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah.
Apa Saja yang Tidak Boleh Dicantumkan dalam Usulan?
Masyarakat diminta tidak menyertakan nominal anggaran maupun rincian spesifikasi pekerjaan dalam usulan bantuan. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai jenis usulan, mulai dari infrastruktur jalan hingga sarana pertanian, perikanan, dan pendidikan.
Warga cukup menyampaikan jenis kebutuhan serta alamat lokasi secara jelas. Untuk usulan jalan, misalnya, cukup menuliskan kebutuhan jalan beserta titik lokasinya.
"Contoh, kalau bantuan jalan, usulannya cukup jalan. Titiknya di mana. Tidak perlu cantumkan panjang-lebar maupun spesifikasi seperti rabat beton," jelas Fitria Handini.
Bukan untuk Membatasi, tapi Menyesuaikan dengan Nomenklatur Perencanaan
Fitria menegaskan, mekanisme pokir bukan alat untuk membatasi aspirasi masyarakat. Aturan itu berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan kebutuhan warga ke dalam struktur perencanaan yang tepat dan akuntabel.
Setelah usulan masuk, tim verifikasi akan turun ke lapangan memeriksa kelayakan. Pengecekan dilakukan dinas terkait sesuai kebutuhan di lokasi.
"Nanti ada tim survei dari dinas yang melakukan pengecekan. Dinilai sesuai kebutuhan," ujarnya.
Tim Survei Dinas Cek Kelayakan Usulan di Lapangan
Hasil survei lapangan menjadi dasar penilaian apakah usulan layak dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Warga diharapkan memahami alur ini agar usulan yang diajukan tidak tersendat di tahap verifikasi.
Sosialisasi mekanisme baru ini menyasar langsung desa-desa melalui forum reses anggota dewan. Desa Jabres di Kecamatan Sruweng menjadi salah satu titik penjaringan aspirasi yang digelar Fitria Handini.
