BANTUL — Selama ini perhatian terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bantul lebih banyak tertuju ke sektor retribusi, termasuk pariwisata. Padahal, menurut Hanung Raharjo, potensi penerimaan dari sektor perpajakan jauh lebih besar dan belum tergarap maksimal.
Hanung menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor DPRD Bantul, Selasa (3/11). Ia menyoroti perusahaan yang memiliki kantor cabang atau menjalankan aktivitas usaha di Bantul, tetapi pelaporan dan pembayaran pajaknya dilakukan melalui kantor pusat di luar daerah.
Menurut Hanung, kondisi itu membuat penerimaan daerah dari bagi hasil pajak pemerintah pusat belum mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya terjadi di Bantul. Perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi di wilayah kabupaten, namun setoran pajaknya tercatat di daerah lain.
"Perusahaan-perusahaan yang hari ini berdiri di Kabupaten Bantul, tetapi membayar pajaknya di head office, mohon agar cabang-cabangnya juga melaporkan pajaknya," ujar Hanung.
Dorongan itu diarahkan agar perusahaan dengan kantor cabang maupun aktivitas usaha di Bantul turut melaporkan kewajiban perpajakannya di daerah. Langkah tersebut dinilai berpeluang mendongkrak PAD, terutama dari penerimaan bagi hasil pajak pemerintah pusat.
Apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, penerimaan daerah dari bagi hasil pajak berpeluang meningkat signifikan. Hanung memperkirakan potensi penerimaan bisa menembus Rp 1 triliun jika seluruh peluang perpajakan dapat dioptimalkan.
Angka itu jauh di atas kontribusi retribusi yang selama ini menjadi tumpuan PAD Bantul. Perpajakan dinilai menyimpan ruang pertumbuhan yang lebih luas karena basisnya adalah aktivitas usaha perusahaan, bukan hanya kunjungan wisatawan.
DPRD Bantul mendorong perusahaan yang memiliki cabang maupun menjalankan aktivitas usaha di wilayah tersebut agar turut melaporkan kewajiban perpajakannya di daerah. Upaya ini dinilai berpeluang mendongkrak pendapatan asli daerah, terutama dari penerimaan bagi hasil pajak pemerintah pusat.