GUNUNGKIDUL — Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan program revitalisasi. Anggaran tidak disalurkan melalui dinas, melainkan ditransfer dari kementerian langsung ke rekening masing-masing sekolah penerima.
Dari 176 sekolah penerima, baru 130 sekolah yang menerima pencairan. Sisanya masih menunggu dana dari pemerintah pusat meski seluruh persyaratan dinilai sudah terpenuhi.
Penerima bantuan tahun ini terdiri dari 78 Sekolah Dasar, 77 satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan 21 Sekolah Menengah Pertama. Totalnya 176 sekolah yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul.
Nunuk menegaskan sekolah-sekolah yang belum menerima transfer sudah memenuhi semua syarat untuk memperoleh program revitalisasi. Dinas Pendidikan hanya menyajikan data, tanpa kewenangan mengelola anggaran.
"Kami hanya menyajikan data, tapi untuk program, anggaran tidak lewat dinas pendidikan karena langsung ditransfer dari kementerian ke sekolah," katanya, Selasa (3/11/2026).
Dari 130 sekolah yang sudah menerima transfer, sebagian besar masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Hingga akhir Oktober baru tujuh sekolah yang menyelesaikan program revitalisasi, sementara 123 sekolah lainnya masih menjalankan proses pengerjaan.
Dinas Pendidikan tetap berkoordinasi dengan para kepala sekolah penerima bantuan. Koordinasi dilakukan untuk memantau perkembangan program sekaligus mendorong pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai rencana.
"Harapannya untuk sekolah yang belum melaksanakan bisa segera memeroleh pencairan untuk penyelesaian program revitalisasi, sesuai dengan perencanaan," ujar Nunuk.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntaringinsih mengaku telah menerima informasi soal puluhan sekolah yang belum memperoleh pencairan anggaran revitalisasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pun menyampaikan persoalan tersebut kepada kementerian terkait.
Endah berharap laporan itu ditindaklanjuti sehingga anggaran untuk sekolah penerima segera dicairkan. Dengan begitu, kegiatan perbaikan fasilitas pendidikan bisa dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun masing-masing sekolah.
Bupati mengingatkan kepala sekolah penerima bantuan agar berhati-hati menjalankan program revitalisasi. Seluruh tahapan kegiatan harus mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Peringatan itu disampaikan karena anggaran revitalisasi menggunakan mekanisme swakelola. Dengan skema tersebut, kepala sekolah memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan, sehingga pengelolaan dana dan pekerjaan harus dilakukan secara tertib.
"Ini anggaran swakelola sehingga kepala sekolah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan revitalisasi. Jadi, regulasi yang ada harus jadi acuan agar terhindar dari permasalahan hukum," kata Endah.
Pemkab Gunungkidul berharap program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan. Perhatian terhadap aturan diperlukan agar bantuan pemerintah pusat benar-benar mendukung perbaikan sarana pendidikan tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.