DI YOGYAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027, dari semula berakhir Desember 2026. Perpanjangan diberikan setelah emiten meminta kepastian kerangka waktu untuk menjalankan program buyback di tengah harga saham yang dinilai sudah menarik.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurut dia, perpanjangan berlaku hingga Juni 2027, atau sekitar delapan bulan lebih panjang dari batas sebelumnya.
Permintaan datang dari kalangan emiten sendiri. Banyak perusahaan tercatat menilai harga sahamnya kini berada di level yang memungkinkan untuk melakukan buyback, sehingga mereka butuh kepastian berapa lama kebijakan tanpa RUPS ini masih bisa dipakai.
Hasan menjelaskan, perpanjangan dimaksudkan memberi ruang bagi emiten yang sedang menjalankan atau baru akan memulai program buyback. Tanpa kepastian waktu, perusahaan ragu mengeksekusi pembelian karena khawatir kehabisan landasan aturan di tengah jalan.
"Ini tentu merespon permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS ini dari para emiten kita yang nampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini," ujar Hasan.
Dari sisi regulator, buyback diharapkan menopang stabilitas pasar modal dan menjaga kepercayaan investor. Aksi korporasi ini lazim dipakai emiten untuk menahan tekanan jual, khususnya saat valuasi saham tertekan sementara fundamental perusahaan masih solid.
Kelonggaran waktu bukan berarti bebas aturan. Hasan menegaskan seluruh buyback wajib mengikuti Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 serta POJK Nomor 29 Tahun 2023, khususnya Pasal 6, 9, dan 14.
Pasal-pasal itu memuat kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian, kesesuaian aksi buyback dengan kemampuan keuangan perusahaan, dan pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik. Emiten yang hendak membeli kembali sahamnya tetap harus memastikan kas mencukupi dan tidak mengganggu operasional.
Satu syarat lain yang ditekankan OJK adalah batas minimum free float. Pembelian kembali saham tidak boleh menggerus porsi saham publik di bawah ketentuan bursa.
"Kami juga menegaskan bahwa pelaksanaan buyback ini tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan minimum free float, jadi ini tidak ada kontradiktif dengan keinginan kuat kita untuk terus mendorong peningkatan free float saham sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bursa," kata Hasan.
Bagi emiten, perpanjangan ini memberi keleluasaan menyusun jadwal buyback tanpa terburu-buru mengeksekusi sebelum Desember 2026. Perusahaan dengan kas tebal dan valuasi saham murah punya waktu lebih panjang untuk melakukan pembelian bertahap.
Bagi investor, sinyalnya cukup jelas: regulator masih membuka jalur bagi emiten untuk menopang harga saham lewat pembelian sendiri. Namun buyback bukan jaminan harga naik. Efeknya bergantung pada skala pembelian, likuiditas saham, dan kondisi pasar secara keseluruhan.
Yang perlu dicermati, buyback tanpa RUPS memangkas ruang partisipasi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis atas penggunaan kas perusahaan. Karena itu, kewajiban keterbukaan informasi menjadi pengikat utama agar aksi ini tidak merugikan pemegang saham minoritas.
OJK belum memerinci berapa emiten yang telah mengajukan rencana buyback maupun total nilai pembelian yang diminta. Regulator juga tidak menyebut apakah kebijakan ini akan kembali diperpanjang setelah Juni 2027.