DI YOGYAKARTA — Angka 120 ton emas per tahun dari tambang rakyat memang masih berupa klaim asosiasi, bukan data resmi pemerintah yang terverifikasi seperti laporan produksi Freeport. Namun, perbandingan ini cukup menohok: produksi Freeport Indonesia yang merupakan tambang emas terbesar dunia hanya seperempatnya.
"Kalau perbandingan produksi emas saja, tambang rakyat itu satu tahun sekitar 120 ton. Padahal Freeport saja tidak sampai setengahnya. Artinya sebenarnya tambang rakyat ini lebih besar daripada Freeport, dan sahamnya 100 persen milik bangsa Indonesia," ujar Gatot dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Jumat (29/5/2026).
Ironisnya, menurut APRI, alih-alih difasilitasi, para penambang rakyat justru kerap berhadapan dengan aparat karena dianggap melakukan aktivitas ilegal. Padahal, jika dibina, sektor ini bisa menghasilkan pendapatan negara yang signifikan tanpa harus menunggu proyek hilirisasi jangka panjang.
Potensi besar tidak hanya di emas. APRI memperkirakan ada 400 ribu hingga 500 ribu penambang rakyat yang mengelola sumur minyak tradisional di Aceh, Kalimantan Timur, Sorong, hingga Teluk Bintuni. Mereka disebut mampu memproduksi bahan bakar setara Pertalite, solar, dan minyak tanah dengan teknologi sederhana.
"Masyarakat sebenarnya bisa memproduksi Pertalite, bensin, solar, dan minyak tanah dengan cara yang sederhana. Tapi intinya ini dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa tidak dibina?" kata Gatot.
Di tengah ancaman geopolitik seperti perang Timur Tengah yang bisa mengganggu rantai pasok energi dunia, APRI menilai kemampuan ini seharusnya menjadi aset strategis. Gatot mencontohkan, negara bisa mengambil 70 persen produksi untuk ketahanan energi, sementara 30 persen sisanya dikelola masyarakat.
Kritik APRI ini menyasar cara pandang negara yang dianggap terlalu fokus pada proyek energi masa depan yang berbiaya besar dan berjangka panjang, seperti bahan bakar sawit. Sementara itu, sumber daya yang sudah ada di permukaan justru tidak dimanfaatkan maksimal.
"Masyarakat malah disuruh mengurus minyak dari sawit, yang masih ditanam, menunggu berapa tahun, lalu harus diolah lagi. Sementara minyak mentah dari Sorong, Teluk Bintuni, Kalimantan Timur, dan Aceh sangat banyak yang sebenarnya bisa dikelola masyarakat," tegas Gatot.
Pesan dari APRI cukup gamblang: negara jangan hanya bertindak seperti korporasi yang mengejar keuntungan, tetapi harus memikirkan ketahanan nasional. Jika tambang rakyat mampu menghasilkan 120 ton emas dan mengelola minyak di puluhan titik, pertanyaan besarnya adalah: mengapa negara lebih sibuk mencari sumber energi baru, sementara potensi yang sudah ada justru dibiarkan mandek di ruang tunggu regulasi?