JOGJA — Penyuluhan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kelurahan Terban dan dipimpin langsung Lurah Terban, Indria Cahya. Pesertanya mencakup perwakilan Kemantren Gondokusuman, ketua kampung, ketua RW, TP PKK, Linmas, Satgas Sigrak, warga Desil 1-2, hingga perangkat kelurahan.
Materi disampaikan dua narasumber dari LBH Sekawan. Pembahasan tidak hanya menyoroti isi KUHP dan KUHAP, tetapi juga pergeseran cara pandang hukum pidana nasional lewat UU Nomor 1 Tahun 2023.
Mengapa Warga Perlu Memahami Tiga Pilar Keadilan
Indria Cahya menilai pemahaman hukum penting bagi semua lapisan masyarakat. Keterbatasan ekonomi, menurutnya, tidak boleh membuat seseorang kehilangan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
Dalam penyuluhan, warga diperkenalkan pada tiga pilar keadilan yang menjadi bagian paradigma KUHP baru: keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Ketiganya punya penekanan berbeda.
Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Keadilan korektif menitikberatkan perubahan perilaku pelaku, sedangkan keadilan rehabilitatif memberi dukungan agar pelaku bisa kembali berperan produktif di tengah masyarakat.
Pidana Kerja Sosial Bisa Dijalani di Bank Sampah hingga Panti Sosial
Materi yang paling menyita perhatian peserta adalah pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 65 KUHP baru, kerja sosial termasuk jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dengan sejumlah ketentuan, antara lain untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun.
Pelaksanaannya bisa berupa kegiatan di bidang lingkungan hidup, sosial budaya, hingga pelayanan publik. Sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan antara lain bank sampah, ruang terbuka hijau, panti sosial, serta fasilitas pelayanan di tingkat kemantren dan kelurahan.
Pengenalan mekanisme tersebut sekaligus memberi gambaran bagaimana lingkungan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.
Tokoh Masyarakat Diminta Cegah Stigma Mantan Terpidana
Penyuluhan juga mendorong peran aktif tokoh masyarakat membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing. Para tokoh diharapkan membantu mengedukasi warga, mencegah munculnya stigma terhadap mantan terpidana, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kerja sosial.
Warga juga diajak menghindari tindakan main hakim sendiri saat menghadapi persoalan hukum. Pengurus kampung, ketua RW, dan lembaga kemasyarakatan diharapkan semakin memahami hak-hak hukum masyarakat.
Lewat kegiatan tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi penyebar informasi hukum yang benar sehingga kesadaran hukum tumbuh di lingkungan Kelurahan Terban.
