GUNUNGKIDUL — Tim Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Wilayah Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengecek kesiapan sarana dan prasarana calon Kantor Imigrasi Gunungkidul, Selasa (3/11). Pengecekan menyasar kepastian dukungan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan lokasi dan fasilitas pendukung. Hasil evaluasi ini menjadi bagian dari proses sebelum usulan memperoleh persetujuan kelembagaan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan dukungan pemerintah daerah menjadi poin utama dalam penilaian. Komitmen saja tidak cukup tanpa bukti lokasi dan sarana yang siap di lapangan.
"Ada atensi khusus dari KemenPAN bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi poin yang penting dan utama. Dukungan sarana dan prasarana ini krusial agar ketika kantor imigrasi ditetapkan, tempat dan fasilitasnya sudah siap dan nyata ada di lapangan," ujar Yuni dalam keterangannya, Selasa (3/11).
Dari 26 Usulan, 21 Daerah Lolos Verifikasi Dokumen
Gunungkidul termasuk dalam 21 daerah yang lolos verifikasi dokumen dari total 26 usulan pembentukan kantor imigrasi baru. Verifikasi dilakukan KemenPAN-RB sebagai pintu awal sebelum kelembagaan kantor resmi ditetapkan.
Tahapan yang berjalan kini adalah pengecekan kesiapan fasilitas, bukan lagi kelengkapan administrasi. Pemerintah daerah diminta menunjukkan ketersediaan lahan dan bangunan secara nyata, bukan sekadar surat komitmen.
Mengapa Kantor Imigrasi Dibutuhkan di Pesisir Gunungkidul
Pembentukan kantor imigrasi di Gunungkidul dikaitkan dengan kebutuhan pengawasan warga negara asing di kawasan pesisir. Wilayah pantai selatan Gunungkidul selama ini menjadi salah satu titik kunjungan wisatawan mancanegara.
Selama ini layanan keimigrasian untuk warga Gunungkidul bergantung pada kantor wilayah di Kota Yogyakarta. Jarak tempuh sekitar 40 kilometer membuat warga harus meluangkan waktu lebih untuk mengurus dokumen.
Target Beroperasi Januari 2027
Kantor Imigrasi Gunungkidul ditargetkan mulai beroperasi Januari 2027. Tenggat itu bergantung pada rampungnya persetujuan kelembagaan dan kesiapan fasilitas di lokasi yang disiapkan di wilayah Semanu.
Jika persetujuan kelembagaan terbit, Gunungkidul akan memiliki kantor imigrasi sendiri yang melayani paspor, izin tinggal, dan pengawasan orang asing. Pemkab Gunungkidul belum merinci besaran anggaran yang disiapkan untuk sarana dan prasarana kantor tersebut.
