DI YOGYAKARTA — Ruben Onsu menyatakan kesiapan mencabut gugatan hak asuh kedua anaknya terhadap Sarwendah, asalkan kesepakatan pascacerai yang dikenal sebagai Akta 39 dijalankan konsisten. Pengacara Minola Sebayang menyampaikan hal itu kepada media pada Kamis (29/10), seusai kedua pihak menyerahkan bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan dijadwalkan 4 November 2026.
Ruben Onsu menegaskan bahwa persoalan utama dalam gugatan hak asuh ini bukanlah siapa yang memegang hak asuh, melainkan bagaimana kesepakatan pascacerai mereka ditegakkan. Minola Sebayang mengatakan kliennya siap mencabut gugatan dan tetap memberikan hak asuh kepada Sarwendah, sepanjang hak Ruben untuk berkumpul bersama anak-anaknya tetap dijamin.
Pernyataan itu muncul setelah kedua kubu menyerahkan alat bukti kepada majelis hakim dalam beberapa pekan terakhir. Ruben memberikan total 61 bukti, sementara Sarwendah menyerahkan 102 bukti dan masih berpeluang menambah bukti pada pekan berikutnya.
Dua Hal yang Ruben Tunggu dari Putusan
Minola membeberkan dua poin yang menjadi perhatian utama Ruben dalam proses hukum ini. Pertama, apakah putusan pengadilan bisa mengeliminasi Ruben sebagai ayah dari kedua anaknya. Kedua, apakah proses hukum ini menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul bersama anak-anaknya.
"Yang kami tunggu dan kami nantikan, apakah proses hukum ini, apapun keputusannya, apakah mengabulkan gugatan kami? Apakah proses hukum ini bisa mengeliminasi, bisa mengeliminasi Ruben sebagai seorang ayah atau sebagai ayah dari kedua anaknya, itu yang pertama," kata Minola.
"Yang kedua adalah, apakah proses hukum ini bisa mengeliminasi Ruben untuk mendapatkan hak berkumpul bersama-sama dengan anaknya? Ini yang perlu kita garisbawahi karena esensinya adalah di dua hal tersebut," lanjutnya.
Akta 39 Jadi Kunci Kesepakatan
Dalam proses mediasi, Ruben disebut telah menyampaikan kesediaannya mencabut gugatan dan menyerahkan hak asuh kepada ibunya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Akta 39. Namun komitmen terhadap isi kesepakatan itu menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.
"Karena dalam proses-proses yang berjalan, bahkan dalam proses mediasi pun, seperti yang sudah kami katakan, Ruben mengatakan dia siap untuk mencabut bukatannya dan tetap memberikan hak asuh itu pada ibunya seperti apa yang sudah disepakati, sepanjang haknya untuk berkumpul bersama anak-anaknya itu tetap diberikan," ujar Minola.
Minola menegaskan pertarungan sebenarnya bukan soal di mana hak asuh berada. Yang dipersoalkan adalah hak Ruben sebagai ayah, termasuk untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.
Alasan Gugatan Diajukan Sejak Awal
Minola mengingatkan kembali alasan Ruben mengajukan gugatan hak asuh. Ruben membutuhkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengatur hak asuh anak secara tegas.
Selain itu, Ruben menilai lingkungan tempat tinggal anak-anaknya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental mereka. Persoalan dugaan eksploitasi terhadap anak-anak juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam gugatan tersebut.
"Ruben sekarang sudah tidak pada ketakutan. Dia sudah dalam posisi yang ikhlas, ya. Ikhlas untuk menerima semua keadaan, ya. Situasi apa pun dia kembalikan kepada putusan majelis hakim," ucap Minola.
Kenapa Ruben Tak Ingin Eksekusi Putusan
Minola menjelaskan, bila Ruben memenangi gugatan, anak-anak secara hukum masih berada bersama Sarwendah. Kondisi itu berpotensi memicu penegakan eksekusi putusan pengadilan, yang menurut Ruben bisa membuat anak-anak trauma.
Karena itu, Ruben memilih menempuh jalur hukum tanpa mendorong eksekusi. Baginya, proses ini lebih soal memastikan anak-anak tahu bahwa sang ayah tidak pernah meninggalkan mereka.
"Jadi sebenarnya apa pun yang dilakukan oleh Ruben ini lebih kepada suatu saat, ketika anak-anak itu besar, dia tahu bahwa dia tidak pernah ditinggalkan oleh ayahnya," kata Minola.
"Dia tahu bahwa ayahnya bukan tidak pernah peduli sama mereka, peduli, berjuang, dan buktinya adalah jejak digital ini," lanjutnya.
Sidang gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwendah akan berlanjut pada 4 November 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Publik menantikan apakah kesepakatan Akta 39 akhirnya bisa menutup perkara ini tanpa putusan yang harus dieksekusi.
