JOGJA — Sekretaris Provinsi DI Yogyakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti menyebut penerapan full pedestrian selama ini masih disesuaikan dengan kondisi lapangan. Skema uji coba berganti-ganti, dari pagi hingga siang maupun siang hingga malam, tergantung situasi yang dihadapi petugas di kawasan tersebut.
Made menegaskan pembahasan belum sampai pada penetapan waktu pasti penerapan skema penuh dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DIY bersama Pemkot Jogja masih merundingkan berbagai kepentingan yang bertemu di sepanjang Malioboro.
Skema Uji Coba Berganti dari Pagi hingga Malam
Menurut Made, uji coba pedestrian tidak berjalan dengan satu pola tetap. Ada hari ketika kawasan ditutup lebih lama karena bertepatan dengan agenda car free day.
"Jadi sekarang memang sudah full pedestrian. Kami uji cobanya kan ganti-ganti. Kadang ketika bicara car free day, bisa seharian," ujar Made saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Selasa (27/10).
Pergantian skema itu membuat evaluasi belum bisa disimpulkan ke satu formula final. Setiap pola penutupan memberi gambaran berbeda soal dampaknya terhadap arus kendaraan dan aktivitas warga.
Bukan Sekadar Melarang Kendaraan Melintas
Made menyatakan pembatasan kendaraan bukan satu-satunya pekerjaan rumah dalam penerapan full pedestrian. Pengaturan kawasan mencakup pula aktivitas yang boleh berlangsung dan penataan berbagai kepentingan di sepanjang jalan utama maupun sirip-sirip Malioboro.
Pemerintah Provinsi DIY ingin memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang, penyedia jasa, dan pelaku usaha di kawasan Malioboro menjadi pihak yang paling terdampak bila skema penutupan jalan diterapkan permanen.
Istilah Pengelolaan Dipilih, Bukan Penataan
Made menjelaskan pemerintah sengaja memakai kata pengelolaan alih-alih penataan. Pilihan istilah itu menandakan kebijakan bersifat jangka panjang dan akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang muncul kemudian.
"Makanya bahasanya bukan penataan, tapi pengelolaan. Sifatnya itu nanti jangka panjang. Pengelolaan itu akan beradaptasi dengan seluruh kondisi yang nanti akan ada," jelasnya.
Dengan pendekatan itu, penerapan full pedestrian di Malioboro tidak dirancang sebagai keputusan sekali jadi. Pemerintah Provinsi DIY dan Pemkot Jogja membuka ruang penyesuaian aturan seiring hasil evaluasi uji coba di lapangan.
Akses dan Lalu Lintas Masih Jadi Pembahasan Utama
Pembahasan bersama Pemkot Jogja dan pihak terkait masih menyoroti tiga hal: pengaturan lalu lintas, aktivitas ekonomi, serta akses di jalan utama dan sirip-sirip Malioboro. Ketiganya menentukan apakah kawasan bisa ditutup penuh bagi kendaraan tanpa memutus mobilitas warga sekitar.
Hingga kini belum ada kepastian kapan skema penuh dan berkelanjutan mulai berlaku. Pemerintah Provinsi DIY memilih menyelesaikan pembahasan lebih dulu sebelum menetapkan jadwal penerapan.
