YOGYAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anita Palupi alias AP dengan pidana penjara 10 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di ruang sidang Nusantara PN Jogja. AP dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tiga dakwaan sekaligus.
"(Menuntut) Menjatuhkan pidana atas nama terdakwa Anita Palupi dengan pidana penjara 10 tahun dikurangkan masa tahanan," kata JPU saat membacakan surat tuntutannya.
Denda Rp 800 Juta dan Restitusi untuk 83 Anak
Selain pidana badan, JPU menuntut AP membayar denda Rp 800 juta. Denda harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan.
Jika tidak dibayarkan, harta terdakwa disita dan dilelang sebagai pengganti. Apabila tidak mencukupi, denda diganti dengan kurungan selama 170 hari.
JPU juga menuntut restitusi kepada 83 anak korban sebesar Rp 425.550.436,60. Nilai itu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tertanggal 9 September 2026.
"Yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," ungkap JPU.
Bila restitusi tidak dibayar, kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa melalui izin majelis hakim. Apabila pelelangan tidak mencukupi, akan diganti pidana pengganti 125 hari.
Tiga Dakwaan yang Memberatkan AP
JPU menilai AP bersalah atas tiga dakwaan, sama seperti Ketua Yayasan Daycare, Diyah Kusumastuti alias DK (51). Dakwaan pertama berkaitan dengan Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dakwaan kedua merujuk Pasal 9 ayat 1 huruf e jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dakwaan ketiga menyangkut Pasal 77B jo Pasal 76B dan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Suami Anita: Tuntutan Ini Tidak Masuk Akal
Usai sidang, tangis AP pecah di pelukan suaminya, Uce. Pihak Anita memutuskan mengajukan pembelaan atau pleidoi yang akan digelar pekan depan.
Uce mengaku syok atas tuntutan tersebut. Menurutnya, fakta persidangan selama ini tidak membuktikan istrinya bersalah atas tiga dakwaan JPU.
"Iya (syok), tuntutan ini tidak masuk akal, fakta persidangan kemarin percuma, sama aja percuma," kata Uce.
Uce menyoal dakwaan kekerasan anak yang dinilai tidak dilakukan Anita. Ia menyebut istrinya justru menegur agar kekerasan tidak terjadi.
"Kan ada tiga pasal, kekerasan anak, kepala sekolah tidak melakukan kekerasan anak, bukan yang memberi perintah untuk kekerasan anak. Bahkan dia menegur, menegur supaya jangan seperti itu, menegur langsung ke Bu Diyah," imbuhnya.
Uce Sebut Owner Yayasan yang Bertanggung Jawab
Untuk dakwaan Sistem Pendidikan Nasional dan Perlindungan Konsumen, Uce menilai fakta persidangan menunjukkan Anita tidak bersalah. Ia menyoroti tanggung jawab yayasan sebagai pemilik lembaga pendidikan.
"Di sini disalahkan kepala sekolahnya, padahal ownernya yang harus bertanggung jawab. Kalau bentuk akta yayasannya bentuk lembaga pendidikannya itu berdasarkan akta yayasan itu yang bertanggung jawab ketua yayasannya," papar Uce.
Soal dakwaan perlindungan konsumen, Uce menegaskan Anita tidak menerima uang SPP maupun uang gedung. Seluruh pembayaran masuk ke ketua yayasan, sementara Anita hanya menerima gaji.
"Terus yang ketiga itu perlindungan konsumen, di sini kepala sekolah tidak menerima uang sama sekali. SPP, uang gedung semua masuk ke ketua yayasan. Kepala sekolah cuma menerima gaji aja. Rp 2-3 juta itu gajinya," pungkasnya.
