DI YOGYAKARTA — Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pendampingan hukum yang digelar di Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, Kamis pekan lalu. Dalam acara tersebut, Pelindo juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai bentuk apresiasi atas dukungan hukum yang diberikan selama ini.
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Pelindo Regional 4 Ambon dan Kejati Maluku. Fokus utamanya adalah penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang kerap muncul dalam proyek-proyek besar.
"Kami tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah dan BUMN agar setiap program pembangunan berjalan di koridor hukum dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rudy.
Kepastian Hukum Jadi Fondasi Transformasi Bisnis
Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Boy Robyanto, menilai kepastian hukum adalah fondasi utama dalam transformasi bisnis perusahaan. Tanpa itu, proyek infrastruktur kepelabuhanan yang bernilai strategis bagi perekonomian nasional bisa tersendat.
Menurut Boy, kolaborasi dengan kejaksaan melalui mekanisme pendampingan hukum mampu memperkuat pengelolaan risiko perusahaan. Seluruh tahapan proyek pun bisa dipastikan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
"Pendampingan ini memberi kepastian bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnis dan investasi," imbuhnya.
Apreasiasi Pelindo untuk Dukungan Hukum Kejati Maluku
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Tinggi Maluku. Dukungan yang diberikan selama proses pendampingan dinilai memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika hukum yang muncul selama pelaksanaan proyek.
Proyek Terminal Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon sendiri merupakan salah satu prioritas Pelindo di kawasan timur Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Sinergi antara BUMN dan aparat penegak hukum seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana tata kelola yang baik bisa berjalan seiring dengan percepatan pembangunan. Pelindo berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi serupa di wilayah kerja lainnya.
