YOGYAKARTA — Kenaikan harga BBM dinilai memberikan tekanan langsung pada biaya operasional di berbagai sektor pelayanan publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Menyikapi hal ini, Komisi C DPRD Kota Jogja yang membidangi keuangan mendesak adanya realokasi atau penyesuaian pos anggaran.
Dampak Kenaikan BBM pada Pelayanan Warga
Menurut Dhian Novitasari, dampak paling terasa adalah pada peningkatan biaya transportasi dan logistik untuk kegiatan operasional harian. Mulai dari pengangkutan sampah, operasional ambulans, hingga mobilitas petugas di lapangan dipastikan membutuhkan biaya lebih besar.
“Jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan akan mengganggu kualitas pelayanan yang diterima langsung oleh masyarakat,” ujar Dhian dalam keterangannya.
Opsi Penyesuaian Fokus pada Efisiensi
Dorongan ini disertai usulan agar pemkot tidak hanya menambah anggaran, tetapi juga melakukan pemetaan ulang skala prioritas. Dhian menekankan bahwa penyesuaian harus dilakukan secara cermat dan efisien, bukan sekadar menambah beban APBD tanpa kajian.
Pihaknya mendorong eksekutif untuk mengidentifikasi pos-pos belanja yang bisa diefisienkan. Hasil penghematan itu kemudian bisa dialokasikan untuk menutup kenaikan biaya operasional di sektor prioritas.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Komisi C berharap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait segera menyusun simulasi anggaran baru. Proses ini diharapkan rampung sebelum evaluasi tengah tahun anggaran berjalan.
“Kami ingin kepastian bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti atau berkurang kualitasnya hanya karena masalah biaya BBM,” tegas politisi tersebut.
