GUNUNGKIDUL — Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan pemenuhan hak pekerja kepada keluarga petugas pemadam kebakaran (Damkarmat) yang meninggal dunia usai menjalankan tugas pada Senin siang (1/6). Penyerahan dilakukan di lingkungan kantor Pemkab Gunungkidul, DIY.
Santunan Diserahkan Langsung ke Ahli Waris
Santunan diberikan langsung kepada ahli waris petugas yang gugur saat bertugas. Bupati Endah menyebut perlindungan jaminan sosial bukan sekadar formalitas, melainkan hak dasar yang harus dipenuhi negara kepada aparatur yang bekerja di lapangan.
"Ini adalah bentuk tanggung jawab negara. Kami ingin memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan haknya secara penuh," ujar Endah dalam sambutannya.
Peringatan Bupati: Jaga Kesehatan dan Cek Kepesertaan
Di tengah prosesi penyerahan santunan, Endah mengingatkan seluruh personel Damkarmat untuk rutin memeriksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga meminta agar petugas lebih disiplin menjaga kondisi fisik.
"Jangan sampai ada yang abai. Perlindungan ini penting, tetapi kesehatan diri sendiri juga harus dijaga. Kami tidak ingin kehilangan personel lagi," tegasnya.
BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen
Pihak BPJS Ketenagakerjaan yang turut hadir memastikan proses klaim santunan berjalan cepat tanpa prosedur berbelit. Mereka menyebutkan bahwa petugas Damkarmat termasuk dalam kategori pekerja berisiko tinggi yang wajib dilindungi jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Gunungkidul menyatakan bahwa koordinasi dengan Pemkab akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh aparatur terdaftar aktif. "Kami siap memfasilitasi pendataan ulang jika ada petugas yang belum tercakup," ujarnya.
Pemkab Dorong Perlindungan Maksimal bagi Aparatur Lapangan
Pemkab Gunungkidul berencana melakukan evaluasi terhadap skema perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pegawai yang bertugas di sektor rawan, termasuk Damkarmat, Satpol PP, dan tenaga medis. Langkah ini dinilai mendesak mengingat tingginya risiko yang dihadapi petugas di lapangan.
Bupati Endah menambahkan, pihaknya akan mengalokasikan anggaran khusus untuk memastikan iuran BPJS seluruh aparatur tidak tertunggak. "Ini prioritas. Tidak boleh ada petugas yang berangkat tanpa perlindungan," pungkasnya.
