YOGYAKARTA — Rapat Overview Kinerja dan Perencanaan Prioritas Pemerintahan Kota Yogyakarta pada Senin (16/11/2026) menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar angka capaian. Enam persoalan struktural menjadi perhatian utama Pemkot Yogyakarta dalam forum tersebut.
Pemkot Yogyakarta memetakan sejumlah hambatan yang dinilai masih membatasi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan warga. Persoalan itu meliputi:
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi kota, sementara tekanan eksternal turut memengaruhi harga barang dan jasa. Peningkatan aktivitas ekonomi dinilai belum otomatis menyelesaikan persoalan fundamental di tengah masyarakat perkotaan.
Di sisi ketenagakerjaan, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Pemkot Yogyakarta pada 11 November 2026 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,84 persen pada 2026. Angka itu menurun dibandingkan 5,72 persen pada 2025, menandakan adanya serapan tenaga kerja.
Angka kemiskinan juga turun dari 6,14 persen pada 2025 menjadi 5,86 persen pada 2026. Meski begitu, pengangguran struktural dan ketimpangan tetap ditempatkan sebagai persoalan yang butuh penanganan lanjutan. Kedua indikator itu menjadi tolok ukur apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan bahwa capaian indikator pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Strategi pembangunan ekonomi ke depan diarahkan pada penguatan sektor riil, pemetaan program prioritas, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah. Pemkot menilai penguatan sektor riil dan kebijakan fiskal diperlukan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata.
Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan yang tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Yogyakarta.