DPD Nilai DBH Tak Cukup Biayai Pemulihan Dampak Tambang di Daerah

Penulis: Cecep Sudrajat  •  Kamis, 19 November 2026 | 13:10:31 WIB
Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menilai alokasi Dana Bagi Hasil tidak cukup membiayai pemulihan dampak pertambangan di daerah.

DI YOGYAKARTA — Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menilai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tidak cukup menutup biaya pemulihan lingkungan, sosial, dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan. Ia menegaskan daerah penghasil tidak bisa bergantung pada DBH sebagai satu-satunya sumber pembiayaan. Pemerintah diminta memastikan pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat berjalan agar manfaat sumber daya alam terasa langsung.

Pernyataan itu disampaikan Badikenita dalam program Senator Menyapa CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11). Menurut dia, perhitungan DBH yang diterima daerah selalu berujung pada kesimpulan bahwa nominalnya tidak memadai untuk menanggung beban pascatambang.

"Kalau kita melihat hanya dari DBH, alokasi itu tentu tidak akan cukup untuk recovery terhadap sesuatu hal yang terjadi, misal dalam proses pertambangan. Kemudian juga apakah multiplier effect itu terjadi? Jadi kalau perhitungannya hanya dari DBH, itu pasti tidak cukup," kata Badikenita.

Ia menyoroti bahwa dampak tambang tidak berhenti pada kerusakan lahan. Ada beban sosial dan lingkungan hidup yang harus ditanggung daerah dalam jangka panjang, sementara alokasi fiskal dari pusat terbatas.

Beban Infrastruktur dan Lingkungan di Daerah Penghasil

Badikenita menilai pembagian DBH belum bisa disebut proporsional, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas ruang fiskal daerah. Kebutuhan belanja daerah penghasil justru bertambah, bukan berkurang.

Daerah perlu membiayai pembangunan jalan dan jembatan yang rusak akibat angkutan tambang. Belum lagi penanganan persoalan lingkungan hidup yang menuntut anggaran tersendiri.

"Sudah pasti pembangunan, baik itu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan belum lagi kepada hal-hal lain terkait dengan lingkungan hidupnya. Itu tidak akan bisa dikatakan proporsional, karena seperti biasa tidak akan selalu cukup," ujarnya.

Kritik ini menempatkan skema bagi hasil sumber daya alam sebagai persoalan struktural, bukan sekadar angka transfer antarpemerintah. Selama beban pemulihan tidak masuk hitungan, daerah penghasil menanggung defisit biaya setiap tahun.

Hilirisasi Dinilai Kunci Manfaat Ekonomi bagi Warga Sekitar

Badikenita mendorong pengelolaan sumber daya alam melalui hilirisasi agar dampak ekonominya lebih besar bagi daerah. Pengolahan di dalam negeri dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Sebaliknya, ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut membuat manfaat ekonomi yang kembali ke daerah jauh lebih kecil. Nilai tambah dinikmati di luar wilayah penghasil, sementara beban kerusakan tetap tertinggal di sana.

"Kalau dikelola dilakukan dalam hilirisasi, nah ini kan akan memberikan pekerjaan kepada daerah sekitarnya. Ini kan membangun ekonomi di situ. Tapi kalau hanya ekspor, tentu hasilnya lagi balik ke daerah itu pasti kecil," kata Badikenita.

Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendorong pengolahan mineral di dalam negeri. Namun bagi daerah penghasil, yang menentukan adalah seberapa besar nilai tambah itu berputar di wilayah mereka, bukan hanya di fasilitas pengolahan yang dikuasai korporasi besar.

Desakan agar Daerah Tak Bergantung pada DBH

Badikenita menekankan pemerintah perlu memastikan pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat berjalan. Tujuannya agar daerah tidak terus bergantung pada DBH sebagai penopang utama penerimaan.

Ketergantungan pada dana bagi hasil membuat posisi fiskal daerah rapuh ketika harga komoditas melemah. Penerimaan DBH ikut turun, sementara kewajiban pemulihan dan pembangunan tetap berjalan.

Karena itu, pengembangan ekonomi lokal di luar sektor tambang menjadi penting. Daerah penghasil membutuhkan basis penerimaan yang lebih beragam agar tidak terjebak siklus boom and bust komoditas.

Program Senator Menyapa Episode III dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com.

Reporter: Cecep Sudrajat
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top