YOGYAKARTA — Wacana penggunaan kawasan hutan untuk barak militer mencuat dalam Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang digelar DPD di DIY pada 19 Oktober 2026. Dalam rapat itu muncul informasi soal permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.
Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari menyampaikan sikap lembaganya di Yogyakarta, Senin. Komisi B tidak mempersoalkan kepentingan pertahanan negara, tetapi meminta kajian yang mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan ketahanan pangan.
Andriana merinci lima hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan:
Andriana menyoroti keterbatasan kawasan hutan di DIY. Persoalan itu bertambah berat karena lahan pertanian terus berkurang akibat pembangunan.
"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian karena pembangunan di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun," katanya.
Menurut Andriana, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama agar kehilangan lahan produktif tidak makin besar. Ia menyebut hutan tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat. Lahan pertanian produktif, lanjutnya, menopang keberlanjutan produksi pangan daerah.
Andriana mengaitkan persoalan ini dengan filosofi yang melekat pada keistimewaan Yogyakarta.
"Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi landasan dalam pengelolaan tata ruang di DIY, sehingga setiap kebijakan pembangunan perlu pertimbangan keseimbangan antara kepentingan manusia, kelestarian alam, dan karakteristik wilayah keistimewaan Yogyakarta," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DIY berencana mengundang Dinas Kehutanan DIY. Diskusi itu untuk mengetahui perkembangan komunikasi antara instansi terkait dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan persoalan penggunaan kawasan hutan mendapat perhatian.
"Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," ujar Andriana.